Jakarta, Sumselupdate.com – Berbagai masukan yang disampaikan para ulama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPR dan pemerintah menyusun kebijakan penyelenggaraan haji lebih baik pada musim haji mendatang.
Pandangan dari para tokoh agama tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola haji agar tetap selaras dengan ketentuan syariat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Husni, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menghimpun berbagai pandangan dan pengalaman para ulama terkait pelaksanaan ibadah haji.
Masukan tersebut akan menjadi referensi mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang.
“Menarik sekali tadi yang tuan-tuan guru sampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji. Masukannya sangat bagus,” ujar Husni.
Husni menjelaskan, evaluasi menjadi semakin penting mengingat Pemerintah Arab Saudi kerap melakukan perubahan kebijakan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara haji Indonesia karena berdampak pada berbagai skema pelayanan yang telah dipersiapkan, termasuk pelaksanaan murur dan tanazul.
“Sering kejadian, keputusan-keputusan Kerajaan Arab Saudi sering di injury time. Tahun 2025 sama kita mau agendakan murur dan tanazul, hari sebelum hari H tiba-tiba Kerajaan Arab Saudi membatalkan,” katanya.
Meski demikian, dia mengapresiasi pelaksanaan murur dan tanazul pada musim haji 2026 yang berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, tahun 2026 ini murur dan tanazul itu dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Selain mengevaluasi aspek teknis penyelenggaraan, Husni menilai pengaturan pergerakan jemaah menuju Arafah merupakan langkah efektif untuk mengurai kepadatan saat puncak ibadah haji. Dikatakan, Komisi VIII DPR RI terus mendorong berbagai upaya efisiensi, termasuk memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi guna menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami sudah berjuang untuk itu, Pak. Karena itu adalah salah satu untuk menekan biaya haji,” jelasnya.
Husni berharap seluruh pandangan yang disampaikan para ulama dalam forum tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adaptif, berkualitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pada musim haji mendatang.
“Kita kan duduk di sini tujuannya cuma satu, bagaimana haji tahun 2027 bisa jauh lebih baik lagi. Insyaallah banyak masukan dari bapak-bapak, tuan-tuan guru sekalian, yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi,” tegasnya.
(**)
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
