Jakarta, sumselupdate.com – Komisi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diketuai mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, menyerukan negara-negara untuk memberlakukan sanksi ekonomi bagi sejumlah pengusaha yang memiliki koneksi dengan militer Myanmar.
Hal ini diserukan setelah temuan terkait dugaan keterlibatan sejumlah pebisnis dalam mendukung pendanaan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di negara itu.
Komisi pencari fakta merilis laporan yang merinci bagaimana bisnis yang dijalankan oleh tentara Myanmar, atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, memberikan dukungan keuangan untuk operasi militer diantaranya yang memaksa Muslim Rohingya keluar dari negara bagian Rakhine.
Laporan ini berfokus terutama pada dua kegiatan utama konglomerat yang didominasi oleh militer, yaitu Myanmar Economic Holdings Ltd. (MEHL) dan Myanmar Economic Corp (MEC), kata kantor berita Reuters.
“Untuk kali pertama, laporan ini terbit dengan adanya gambaran yang jelas terkait keterlibatan perusahaan tertentu dari Eropa dan Asia, dan menegaskan bahwa adanya hubungan ini dan adanya pelanggaran terhadap perjanjian dan norma-norma PBB,” ujar Marzuki Darusman dalam sebuah wawancara, Minggu (04/08).
Pihak juru bicara militer tidak merespon panggilan telepon kantor berita Reuters. Sedangkan Zaw Htay, juru bicara pemerintahan sipil di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi tidak dapat dihubungi.
Dikatakan sejumlah 59 perusahaan asing dari Prancis, Belgia, Swiss dan Hong Kong memiliki kerja sama usaha dengan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer.
Usahanya mulai dari industri penambangan batu giok dan rubi hingga ke sektor pariwisata dan industri farmasi.
“Pemasukan yang berasal dari bisnis militer ini memperkuat otonomi Tatmadaw dari pengawasan sipil yang dipilih melalui pemilu dan menyediakan bantuan keuangan bagi operasional Tatmadaw yang bersifat melanggar HAM dan hukum-hukum internasional,” ujar Marzuki.
Dua konglomerasi ini dimiliki dan dijalankan di bawah pengaruh beberapa petinggi militer termasuk diantaranya Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan Jenderal Soe Win. (adm3/dtc)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
