Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid mengatakan menyebar berita bohong haram hukumnya bagi umat Islam. Dia kemudian mengingatkan tentang fatwa MUI dalam bermedia sosial.
“MUI telah menetapkan fatwa 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalat dalam media sosial. Setiap muslim yang bermualah melalui medsos diharapkan melakukan khitbah,” kata Zainut di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018) seperti dikutip dari detikcom.l
Dalam fatwa tersebut mengatur banyak hal, mulai dari cara membuat postingan media sosial sampai cara memverifikasi. Zainut juga mengingatkan membicarakan keburukan orang lain dan adu domba juga diharamkan.
“Membicarkaan keburukan atau aib orang lain, fitnah, atau adu domba, penyebaran permusuhan, ujaran kebencian, dan permusuhan antarsuku, ras, agama, golongan, ini diharamkan,” pesannya.
“MUI juga mengharamkan kegiatan memproduksi menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya info yang tidak benar kepada masyrakat,” imbuh Zainut.
Dia juga mengingatkan kegiatan buzzer di media sosial untuk menyebarkan berita hoax, meski demi kepentingan ekonomi juga diharamkan. Begitu juga dengan penyandang dana kegiatan tersebut.
“Bagi orang yang menyuruh membantu memanfaatkan jasa buzzer, dan penyandang dana kegiatan tersebut juga diharamkan,” katanya.
Zainut juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kejahatan siber tersebut secara profesional dan transparan. Dia kemudian juga meminta agar penanganan kasus fokus pada tindak pidananya dan bukan dengan agama atau golongannya.
“Oleh karena itu MUI meminta kepolisian RI untuk mengusut tuntas kejahatan cyber crime secara profesional, transparan. MUI meminta kepolisan agar penanganan cyber crime fokus terhadap kriminalnya, tidak dikaitkan identitas SARA-nya,” ujar Zainut.
“Karena dikhawatirkan mengaitkan ketersinggungan kelompok yang justru kontraproduktif dalam penanganan kasus ini,” ucap Zainut.
Sebelumnya, Polri telah mengidentifikasi kelompok Muslim Cyber Army (MCA) ini berafiliasi dengan Saracen, kelompok penyebar hoax yang sebelumnya telah ditangkap. Dari hasil penyelidikan diketahui isu kebangkitan PKI dan penyerangan ulama diviralkan selama bulan Februari 2018.
Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan hoax penyerangan terhadap ulama diviralkan karena bremotif politik. Para penyebar hoax ini ingin memecah belah masyarakat dan mengesankan pemerintah tak bisa menangani kasus tersebut. (adm3/dtc)











