PALI, Sumselupdate.com – Tarif Dasar Listrik (TDL) kembali mengalami kenaikan pada awal Mei lalu. Keadaan ini semakin memperparah perekonomian masyarakat di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Sebab, di tengah goncangan harga getah karet yang terus mengalami penurunan, memaksa berkurangnya pendapatan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada hasil sadapan karet. Kondisi seperti ini, tentu sangat rentan akan meningkatnya angka kemiskinan di Bumi Serepat Serasan.
Seperti yang dialami oleh Sumarni (42) warga Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi yang mengaku, saat ini dirinya harus merogeh kocek lebih dalam untuk membayar listrik,sementara penghasilannya semakin menipis akibat harga getah karet terus melorot.
“Biasa aku beli pulsa listrik dalam satu bulan Rp 50.000, – sekarang tidak sampai lagi, bahkan sempat aku ngisi pulsa Rp 50.000,- dalam sepuluh hari sudah habis. Kalau sebanding dengan pelayanannya, tidak masalah. Tapi, sudah harganya naik terus, namun pemadaman sering terjadi,” ungkapnya seraya mengatakan bahwa dirinya sangat keberatan dengan naiknya TDL di saat harga getah murah.
Belum lagi yang dikeluhkan oleh Abu Bakar (62) warga Gang Masjid Pendopo Kabupaten PALI. Dirinya terpaksa membayar listrik hingga Rp 700.000,- bulan April – Mei.
“Padahal biasanya cuma bayar Rp 200.000,00 s.d Rp 300.000,00 per bulan. Ini malah dua kali bahkan tiga kali lipat. Bagaimana mau sejahtera kalau seperti ini,” keluhnya.
Tidak hanya Sumarni dan Abu Bakar yang mengeluhkan kebijakan pemerintah era Presiden Jokowi soal mahalnya tarif dasar listrik, Suherman, tokoh masyarakat asal Desa Simpang Tais itu merasa langkah pemerintah dalam menaikkan TDL semakin membuat masyarakat khususnya warga Kabupaten PALI semakin terpuruk ekonominya.
“Bagaimana tidak, di saat harga jual karet yang semakin menurun, ditambah lagi dengan tarif listrik yang semakin meroket tentulah membuat warga PALI yang mayoritas petani karet menjerit. Memang, harga jual karet bukanlah ketetapan dari pemerintah Indonesia, melainkan dunia. Namun kan tetap dengan naiknya TDL hingga tiga kali tahapan itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak memikirkan kondisi perekonomian masyarakat menengah yang rentan menjadi masyarakat miskin,” beber pria yang juga dalam kesehariannya sebagai petani karet tersebut.
Untuk itu, dirinya juga berharap Pemerintah Kabupaten PALI melalui Bupatinya H Heri Amalindo bisa menyampaikan keluhan kepada presiden. Serta juga bisa memberikan solusi bagi warga PALI agar ekonominya tidak semakin terpuruk.
“Bupati PALI diminta untuk bisa menyampaikan keluhan ini ke pak Presiden. Kalaupun tidak bisa mengubah, kami harap pak Bupati sudah menyiapkan solusi alternatif bagi perkembangan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat PALI,” harapnya. (adj)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
