Kortas Tipidkor Polri Sita 38 Aset di Sumsel Senilai Rp24,27 Miliar Terkait Dugaan Kredit Fiktif Eximbank

Writer: - Kamis, 12 November 2026
Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan perkembangan penyidikan kasus dugaan kredit fiktif LPEI atau Eximbank yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah. (Foto: Sumselupdate.com/Kortas Tipidkor Polri)

Palembang, Sumselupdate.com – Satuan Tugas Penindakan Kortas Tipidkor Polri menyita 38 objek tanah dan bangunan di Sumatera Selatan yang diduga berkaitan dengan kasus penyelewengan fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank.

Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp24,27 miliar. Puluhan objek tersebut tersebar di Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Read More

Penyitaan dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran aset selama lebih dari sepekan di wilayah Sumatera Selatan.

Aset-aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara pembiayaan fiktif yang melibatkan PT Duta Sarana Technology dan Pt Maxima Inti Finance. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima di antaranya merupakan pihak dari LPEI, masing-masing berinisial FHI, NH, BSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengajuan fasilitas pembiayaan PT Duta Sarana Technology kepada LPEI.

Namun, dalam proses penilaian terhadap calon penerima pembiayaan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan karena penilaian risiko tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Akibatnya, fasilitas pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sekitar 9 juta dolar AS.

“Perkara ini bermula dari pengajuan fasilitas pembiayaan oleh PT Duta Sarana Technology kepada LPEI. Dalam proses pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan waktu itu, penilaian risikonya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana mestinya,” kata Ahmad.

Setelah pembiayaan tersebut macet, PT Duta Sarana Technology diduga kembali mengajukan fasilitas pembiayaan melalui PT Maxima Inti Finance untuk menutupi kewajiban sebelumnya.

Dalam skema tersebut, PT Maxima Inti Finance memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS. Dana dicairkan dalam tiga tahap dengan total 17 kali pencairan.

Penyidik juga menemukan dugaan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap aset yang diajukan sebagai jaminan pembiayaan.

Ahmad menyebut skema tersebut sebagai praktik gali lubang tutup lubang karena pembiayaan baru digunakan untuk menutupi kewajiban pembiayaan sebelumnya.

“Intinya perkara ini gali lubang tutup lubang. Sengaja ditutupi oleh PT Maxima agar seolah-olah tetap lancar,” jelasnya.

Dalam pengembangan penyidikan, Kortas Tipidkor Polri kemudian menelusuri sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk yang berada di Sumatera Selatan.

Dari hasil penelusuran, penyidik menyita 38 objek tanah dan bangunan dengan rincian tiga objek di Kota Palembang senilai sekitar Rp3,93 miliar.

Kemudian, enam objek di Kota Prabumulih dengan nilai sekitar Rp7,08 miliar. Sementara 29 objek lainnya berada di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai mencapai Rp13,25 miliar.

Dengan demikian, total nilai aset yang disita di tiga wilayah tersebut mencapai sekitar Rp24,27 miliar.

Seluruh aset yang disita telah dipasangi plang penyitaan sebagai tanda bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan penyidik dan tidak boleh dialihkan maupun dipindahtangankan.

“Seluruh objek yang telah kami sita dipasang plang penyitaan. Ini dilakukan untuk memberikan tanda bahwa aset tersebut berada dalam penguasaan penyidik dan tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan,” ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance dalam rentang periode 2012 hingga 2026.

Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian proses pengajuan, pemberian, pencairan hingga penggunaan fasilitas pembiayaan tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak.

Ahmad menyampaikan, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut.

Penyidik juga membuka kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan perkara itu dan dapat disita apabila ditemukan berdasarkan hasil penyidikan.

“Kami masih melakukan penelusuran. Tidak menutup kemungkinan masih ada aset lain yang berkaitan dengan perkara ini dan akan kami lakukan penyitaan apabila ditemukan berdasarkan hasil penyidikan,” katanya.

Ia menegaskan, proses penyidikan masih berlangsung, termasuk pendalaman terhadap peran para tersangka, aliran dana, serta penggunaan fasilitas pembiayaan yang menjadi objek perkara.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts