Konflik Agraria Masih Banyak, Walhi Geruduk Kantor Dewan

Palembang, sumselupdate.com – Akibat masih banyaknya konflik agraria yang terjadi di Sumsel dan tidak adanya upaya penyelesaiannya permasalahan yang berdampak pada lingkungan hidup. Ratusan masyarakat (petani) yang tergabung dalam Forum Tunggu Tubang Betanye mendatangi gedung DPRD Sumsel, Rabu (16/10/2019).

“Ketimpangan lahan masih terjadi di Sumsel. Luas Sumsel mencapai 8,7 juta Ha, yang dikuasai sebesar 1,3 juta Ha dikuasai perkebunan swasta, 1,5 juta Ha tanaman industri, 676 ribu Ha pertambangan. Artinya lebih dari 60% dikuasai oleh cukong. Ketimpangan lahan saat ini masih terjadi dan menyebabkan konflik agraria,” ungkap Hairul Sobri selaku Direktur Eksekutif Walhi Sumsel.

Bacaan Lainnya

Aksi massa dari Walhi dan petani OKI saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, Rabu (16/10/2019).

Dikatakannya, hingga saat ini pemerintah masih belum mampu menyelesaikan konflik agraria. Upaya yang dilakukan masih belum berjalan efektif, buktinya belum selesai permasalahan lama muncul permasalahan baru.

“Nilai tukar petani kurang dari 1, artinya jumlah yang dijual lebih murah dan produk-produk yang dibeli lebih mahal. Konversi lahan terus terjadi dari lahan pertanian pangan menjadi penggunaan lain. Kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas yang terjadi di lahan-lahan perusahaan merusak tatanan air, lahan, dan kesehatan masyarakat. Pertambangan merusak daya tahan ekologis juga mengancam kedaulatan pangan,” ujarnya.

Untuk itu, dikatakan Hairul, pihaknya mendesak Gubemur Sumsel Herman Deru, agar melaksanakan rekomendasi penyelesaian krisis agraria dan mendorong program reforma agraria berkeadilan gender yang dimaknai sebagai redistribusi lahan, permodalan usaha, pengelolaan hasil dan akses pemasaran serta kelembagaan petani terutama terhadap korban-korban konflik.

“Review (peninjauan kembali) izin-izin perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup atau yang tidak mentaati peraturan berupa pencabutan perizinan. Operasi perusahaan distop ketika belum ada keputusan hukum yang tetap. Gubernur harus mendayakan kuasanya berupa rekomendasi ke kementerian terkait agar segera cabut izin perusahaan penjahat lingkungan,” tegas Hairul dihadapan wakil rakyat.

Massa yang terdiri dari korban penggusuran Cawang Gumilir yang berasal dari Sp Padang OKI meminta hak kelola bagi masyarakat yang masih berada di wilayah pengungsian. Mereka mendesak DPRD Sumsel melakukan fungsi legislasi serta penganggaran pada permasalahan krisis agraria di Sumsel.

Sementara, ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati yang didampingi anggota dewan lainnya mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan petani ini untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Beberapa tuntutan petani ini sudah kami sampaikan sebelumnya ke DPR RI, saat aksi demo mahasiswa beberapa waktu lalu. Karena sekarang AKD belum terbentuk, maka kami akan memanggil perusahaan-perusahaan yang bermasalah setelah AKD terbentuk,” jelas Anita. (eno)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.