Jakarta, Sumselupdate.com –

Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, pemanggilan Komnas HAM terhadap  BKN  mengada-ada, karena terpancing irama genderang 51 pegawai KPK tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berjumlah kurang dari 5,4 persen pegawai KPK.

Menurut Hendardi, TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait  urusan administrasi negara  yang masuk dalam lingkup Hukum Tata Negara (HTN).

“Hal ini merupakan perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,” ujar  Hendardi dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Dikatakan,  Komnas HAM yang memanggil  pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi.

Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yg terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

Hendardi  menganalogikan, ada  seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian sebagian kecil tidak lulus apakah mereka otomatis mengadu  ke  Komnas HAM dan langsung diterima dengan  mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?. Sebab, setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang  memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak  mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun.

Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Dia menambahkan  dalam  alih status menjadi ASN dimana pun, sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria tertentu sesuai amanat UU.  Karena menjadi calon pegawai negeri pun memerlukan syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lain untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK. Namun, ada segelintir pegawai KPK  tidak lulus  menuntut kemudian diistimewakan.

Dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya  seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena  tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). Tapi harus dibuktikan dengan data valid.

Sudah waktunya kata Hendardi, polemik dan manuver politik pihak yg tidak lulus TWK  dihentikan karena tidak produktif dan sudah tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Lembaga seperti Komnas HAM, lanjut dia, seharusnya tidak mudah terjebak, kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu. (duk)