Jakarta, Sumselupdate.com – Komite II DPD RI menilai kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak ke masyarakat daerah.
Banyak aspirasi dan permasalahan di daerah yang tidak terakomodir melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait kebutuhan daerah. Komite II DPD RI pun akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat.
“Anggota DPD selalu menyampaikan aspirasi dari daerah, tetapi ada kesan kebijakan pusat, tidak berpihak ke masyarakat,” ujar Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam konferensi pers di DPD RI Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Terkait pengelolaan SDA di daerah, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan, kebijakan saat ini terlalu sentralistik yang mengabaikan peran pemerintah daerah, sehingga perlu di evaluasi.
Karena pengelolaan SDA yang diatur pemerintah pusat, tidak memberikan kontribusi bagi daerah, justru merusak lingkungan.
“Dampak dari eksploitasi sumber daya alam, semua ada di daerah. Seperti soal kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak tahu sampai kapan, termasuk kerusakan jalan. Ini yang akan ditinjau ulang untuk meningkatkan peran daerah,” kata Bustami.
Anggota Komite II Agustin Teras Narang juga mengatakan, daerah hanya sekedar menjadi penonton tanpa memiliki peran.
Meski memiliki kekayaan alam yang besar, namun banyak daerah harus dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti pangan. Semua hasil alam di daerah ditarik ke pemerintah pusat.
“Kondisi pangan kita di Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada beberapa daerah mengalami kesulitan, ada yang harganya tidak dalam kondisi yang kita harapkan, seperti di timur atau Kalimantan. Padahal telah masuk di masa Ramadan dan akan menghadapi Lebaran. Ini yang menjadi perhatian Komite II,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aji Mirni Mawarni merasa khawatir atas kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Penyerapan SDM dalam pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, dinilai tidak sebanding dengan dampak dari eksploitasi alam di Kaltim.
Dia berharap agar pemerintah tidak mudah melakukan impor, tetapi harus menyerap hasil produksi padi di petani.
“Masyarakat punya produksi pertanian, tapi tidak bisa dibeli Bulog, alasannya jauh dari standar Bulog. Lalu ada masalah pemerintah mengimpor bulog. Harusnya beras di petani diserahkan dulu oleh pemerintah sebelum dilakukan impor,” papar Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur ini. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
