Jakarta, Sumselupdate.com — Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat konsinyering di Hotel Ayanan, Jakarta, untuk membahas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa rancangan PKPU tersebut akan mengikuti sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70.
Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Komisi II memutuskan mempercepat pengesahan PKPU Nomor 8 secara formil pada Minggu (25/8/2024) pukul 10.00 WIB.
“Kami sudah baca bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu sudah sesuai dengan landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Bulat, ya, utuh,” kata Doli kepada wartawan.
Sementara dalam rapat dia menyebut, agar masyarakat mendapatkan kepastian. Mereka memutuskan mempercepat pengesahannya secara formil pada Minggu (25/8/2024) besok jam 10.00 WIB.
“Oleh karena itu kami mengambil kebijakan, rapat yang rencananya hari enin untuk membahas PKPU ini khusus untuk pembicaraan PKPU Nomor 8 kita laksanakan besok jam 10,” kata Doli.
Baca Juga: Anak Politisi dan Pejabat yang Ikut Demo Kawal Putusan MK: Putri Cak Imin sampai Alam Ganjar
Doli kembali menegaskan dalam PKPU nanti akan tetap mengikuti putusan MK.
“Saya sekali lagi mau menegaskan. Insya Allah DPR, kami yang diwakili oleh komisi dua akan mengawal, menjaga bahwa Insya Allah PKPU itu tidak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi dari putusan MK yang terakhir,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, MK mengambil keputusan besar jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Mereka mengubah syarat pencalonan kepala daerah, dengan tidak lagi memperhitungkan jumlah kursi partai politik di DPRD dari pemilu sebelumnya.
Sebagai gantinya, MK menerapkan ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai komposisi jumlah daftar pemilih tetap. Partai politik yang ingin mencalonkan kepala daerah setidaknya harus mendapat perolehan suara 6,5 sampai 10 persen dari pemilu sebelumnya, tergantung dari jumlah daftar pemilih tetap masing-masing wilayah.
Namun, keputusan MK sempat ditentang dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Mereka tetap berpegang ke aturan Pilkada terdahulu yang dikeluarkan MA, yakni mempertahankan ambang batas 20 persen kursi DPRD serta penghitungan batas minimum usia calon kepala daerah dari hari ketika mereka dilantik.
Perlawanan dilakukan DPR dengan rencana pengesahan revisi UU Pilkada. Undang-undang itu kemudian batal disahkan setelah adanya gelombang unjuk rasa dari berbagai lapisan masyarakat.(src)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
