Ketua Umum Partai Gelora Berharap Pemerintah Tidak Membuka Kran Impor Beras

Jumat, 26 Maret 2021
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Indonesia Anis Matta.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap tidak membuka membuka kran impor beras saat petani sedang memasuki masa panen raya kurun waktu Maret-April 2021.

Diharapkan pemerintah  lebih banyak  menyerap beras produksi petani lokal, tidak melakukan kebijakan impor beras.

“Dalam kurun Maret-April 2021, petani sedang memasuki masa panen raya. Seharusnya pemerintah  menyerap beras produksi petani lokal dan tidak   membuka keran impor beras,” kata Anis Matta di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Menurut Anis, Badan Pusat Statisik (BPS) telah memperkirakan produksi beras lokal sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik drastis 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang 11,46 juta ton.

Advertisements

“Melihat data BPS tersebut, keputusan impor tidak bijak dilakukan di waktu panen raya,” kata Anis.

Dia minta pemerintah lebih sensitif  terhadap nasib petani ketika masa panen raya, dimana harga gabah di tingkat petani menurun.

“Upaya  melakukan impor beras tentu semakin menekan harga gabah petani saat ini,” ujarnya.

Dikatakan, harga gabah di tingkat petani saat ini dalam tren penurunan, meski belum memasuki masa puncak panen raya.

Misalnya, di Ngawi, Jawa Timur dan Demak, Jawa Tengah harga rata-rata GKP di bawah Rp4.000 per kilogram.

Kemudian di Kroya, Indramayu, Jawa Barat harga gabah kering panen (GKP) berkisar Rp3.000-Rp3.500 per kilogram.

“Harga gabah tersebut berada di bawah acuan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani yang Rp4.200 per kilogram,” katanya.

Dia berpendapat kebijakan impor beras yang diputuskan pada awal tahun tidaklah tepat. Idealnya jika memang terjadi shortfall ketersediaan beras, seharusnya dari sudut pandang kebijakan publik pemerintah memutuskan impor atau tidak dilakukan pada bulan Juli atau Agustus.

“Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk impor beras tidak tepat baik dari segi perancanaannya maupun keputusannya,” tegas Anis.

Kebijakan yang diperlukan saat ini,  kata Anis,  pemerintah menyerap gabah petani lokal untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ketimbang impor. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.