Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan membangun wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara instan. Tetapi butuh proses agar matang dan membumi.
Membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan mengisi setiap ruang publik.
Dan yang tidak kalah penting membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan berkesinambungan agar tertanam kuat, dan tidak mudah goyah oleh arus perubahan zaman.
“Melalui wawasan kebangsaan yang kuat, kita mampu menghadapi pandemi Covid-19 dengan solid. Namun kewaspadaan harus tetap mengiringi berbagai kebijakan di sektor perekonomian. Karena hingga saat ini, perekonomian global tidak sedang baik-baik saja. Bahkan beberapa negara masih berjibaku menghadapi inflasi, bahkan hiper inflasi. Misalnya Argentina dengan angka inflasi menyentuh 104,3 persen dan Turki mencapai 50,5 persen,” ujar Bamsoet saat memberikan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan kepada para Alumni ITB, di Lemhannas, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Turut hadir antara lain Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan LEMHANNAS Laksda TNI Edi Sucipto, Deputi Bidang Kebangsaan LEMHANNAS Laksda Edi Sucipto, Direktur Pelatihan Untuk Pelatih LEMHANNAS Marsma TNI Antar Samudera, Direktur Pembinaan dan Pelaksanaan LEMHANNAS Brigjen Marinir Nana Rukmana, Direktur Perencanaan dan Pembangunan LEMHANNAS Masneli, serta Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Gembong Primajaya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kurang dinamisnya kondisi geopolitik global yang dipicu oleh perang Rusia – Ukraina belum kunjung usai, meningkatnya eskalasi potensi konflik di semenanjung Korea, perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik di kawasan laut China Selatan, serta ketegangan hubungan Turki dan Yunani, menjadi variabel yang harus menjadi pertimbangan menentukan kebijakan bangsa Indonesia.
Karena bagaimanapun, sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak bisa berlepas dari pengaruh situasi dan kondisi dunia internasional.
“Karena itu, Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Sehingga bisa melanjutkan roda pemerintahan yang sudah sukses dilakukan Presiden Joko Widodo. Kita juga membutuhkan road map pembangunan, agar berbagai capaian pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Seperti IKN Nusantara, bisa dilanjutkan. Untuk itulah MPR RI sedang mempersiapkan Pokok-pokok Haluan Negara sebagai road map pembangunan bangsa,” jelas Bamsoet.
Dikatakan, pasca kemerdekaan, dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah bergulir periodisasi kepemimpinan nasional.
Mulai dari era Presiden Soekarno pada awal berdirinya Republik Indonesia, hingga saat ini, era pemerintahan Presiden Jokowi, telah menggoreskan tinta kesejarahan dengan ciri khas kepemimpinan dan pencapaian masing-masing.
Pada masa kepemimpinannya, Presiden Soekarno berhasil membangun semangat revolusi dan nasionalisme yang bermuara pada terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka, serta menyatukan Papua Barat ke dalam NKRI.
Terbentuknya Gerakan Non Blok pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, menjadi bukti kepiawaian Presiden Soekarno membangun aliansi dan meraih simpati internasional untuk membebaskan diri dari bayang-bayang hegemoni blok Barat dan Timur.
“Pada kepemimpinan Presiden Soeharto, 32 tahun masa berhasil meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui REPELITA. Membangun stabilitas sosial-politik, serta mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dilanjutkan kepemimpinan Presiden BJ Habibie, walaupun singkat namun tidak menafikan kenyataan banyak hal yang telah beliau persembahkan. Khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan,” kata Bamsoet.
Dia menambahkan, Presiden Megawati Soekarnoputri, merupakan sosok yang memiliki karakter dan kepribadian kuat, menjunjung tinggi adat ketimuran. Selama kepemimpinannya, dikenal tegas dan berpegang teguh pada prinsip: berpolitik dengan ideologi, sesuai konstitusi.
Tidak heran jika Megawati menolak perpanjangan masa jabatan dan periodisasi presiden.
Kepemimpinan nasional dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal sebagai sosok demokratis, serta menghormati kompromi dan konsensus demi menghindarkan sikap otoriter.
SBY adalah karakter pemimpin yang mengedepankan sikap kehati-hatian, kecermatan dan kematangan berfikir sebelum mengambil suatu keputusan.
Semasa kepemimpinan SBY, Indonesia berhasil menyelesaikan batas maritim Indonesia dengan dua negara sahabat, yaitu Singapura dan Filipina.
Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat untuk masa jabatan keduanya, memiliki karakter partisipatif dan karismatik, dekat dengan rakyat.
Program pemerataan pembangunan terasa begitu nyata, dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa.
Kepedulian pada kehidupan rakyat dimanifestasikan melalui berbagai program bantuan sosial, seperti KIP dan BPJS, yang dirasakan kelompok ekonomi lemah.
“Dari berbagai periodisasi pemerintahan yang telah kita lalui, kita dapat mengambil satu benang merah dalam konteks kepemimpinan nasional. Meskipun dihadapkan pada tantangan kehidupan kebangsaan yang beragam dan dinamis, namun semua memiliki satu keseragaman visi, mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Bamsoet. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
