Jakarta, sumselupdate.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi keberadaan Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (PERPEDIN) yang telah menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi serta turut membuka lapangan kerja. Ini bukti menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk berkontribusi menggerakan perekonomian daerah dan nasional, serta mensejahterakan masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2022 terdapat 22,5 juta jiwa disabilitas atau sekitar 8,5 persen dari populasi penduduk Indonesia. Naik dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 16,5 juta jiwa. Diperkirakan hanya 7,6 juta jiwa dari 17 juta jiwa disabilitas usai produktif yang bekerja di sektor formal dan informal. Untuk semakin menggerakan mereka terjun ke dunia usaha, perlu dukungan dari pemerintah. Khususnya terkait akses pemodalan hingga pemasaran produk yang dihasilkan,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus PERPEDIN, di Jakarta, Rabu (28/2/24).
Pengurus PERPEDIN yang hadir antara lain, Ketua Umum Bambang Susilo, Wakil Ketua Umum Arfan, Wakil Ketua Umum Pranyoto Agung, Sekretaris Trisa, dan Bendahara Yohana.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap disabilitas tidak perlu diragukan. Salah satunya diperlihatkan dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) tahun 2021, sebagai pelaksanaan amanat UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Sesuai Pasal 132 UU No. 8/2016, KND memiliki tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang hasilnya dilaporkan langsung kepada presiden. Sehingga kedudukan KND sangat kuat,” jelas Bamsoet.
Baca juga : Bamsoet: Tingkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda
Dikatakan, selain UU Nomor 8/2016, keberpihakan hukum baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terhadap penyandang disabilitas juga sudah banyak sekali. Pada tahun 2019 terdapat PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Serta PP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Pada tahun 2020 ada PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
Baca juga : Ketua MPR Dorong Indonesia Miliki Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT
“KND serta berbagai organisasi seperti PERPEDIN punya tugas berat memastikan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak hanya berakhir di atas kertas. Melainkan harus diimplementasikan berbagai stakeholder terkait. Sehingga para penyandang disabilitas tidak merasa terasingkan tinggal di negeri sendiri,” tegas Bamsoet. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
