Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan perlu evaluasi menyeluruh terkait isu jual beli pulau yang belakangan kembali mencuat dan meresahkan publik.
Menurut Puan, penataan ulang administrasi pulau-pulau di Indonesia penting guna mencegah penyalahgunaan atau alih fungsi kawasan pulau secara ilegal.
Hal ini disampaikan Puan usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu harus dievaluasi kembali. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau di Indonesia,” tegas Puan.
Dia menambahkan, DPR telah meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan semua pulau di Indonesia tercatat dengan jelas secara administratif, serta tidak disalahgunakan pihak tertentu.
“Jadi nanti sesuai dengan mekanisme melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau di Indonesia. Jangan sampai salah penggunaan pulau-pulau di Indonesia,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Isu jual beli pulau kembali mencuat setelah beredar informasi beberapa pulau kecil di wilayah Indonesia bagian timur ditawarkan melalui situs asing dengan status ‘dapat dimiliki pribadi’.
Pulau-pulau tersebut bahkan dilengkapi dengan harga jual dan informasi pengembangan pariwisata, seolah tidak berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia.
Kasus ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, karena selain mengancam kedaulatan wilayah, juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pencatatan wilayah dan tata kelola pulau-pulau di Tanah Air, terutama pulau kecil terluar yang strategis.
Dia menegaskan DPR akan mengawal isu ini melalui komisi-komisi terkait, dan mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik.
“Pengawasan dan regulasi harus diperkuat agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan pihak tertentu, baik domestik maupun asing,” tegasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
