Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI (HC) Puan Maharani menyoroti kasus ibu hamil di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terpaksa melahirkan di dalam mobil karena petugas kesehatan tidak ada di faskes.
Saat perempuan warga Desa Kandangan itu datang ke Rumah Bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan, ia mendapati ruang bersalin kosong tidak ada staf medis yang bertugas sehingga anaknya lahir di dalam mobil pada Kamis (11/7/2024).
“Seharusnya kejadian Ibu Sudanisih tidak perlu terjadi jika Pemerintah serius menjalankan amanat memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga di manapun berada, bahkan di daerah terpencil,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Puan bersyukur ibu dan anak dilaporkan dalam kondisi stabil mengingat tidak sedikit perempuan mengalami komplikasi saat melahirkan.
Meski begitu, ia menyampaikan keprihatinan terhadap apa yang dialami Sudanisih karena pelayanan kesehatan di daerah kurang maksimal.
“Jangan lagi sampai terjadi kasus serupa. Negara harus memastikan tidak boleh ada lagi Sudanisih-Sudanisih lain yang harus melahirkan dalam keterbatasan kondisi karena pelayanan kesehatan buruk,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu, jauh lebih tinggi daripada Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam yang sudah di bawah 100 per 100 ribu kelahiran hidup.
Sementara kasus kematian bayi di Indonesia tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Puan meminta Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.
“Kami minta Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mencegah kelalaian seperti ini. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketersediaan layanan medis di daerah,” kata Puan.
Puan juga mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan di daerah untuk mencegah kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
“Tingkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama penambahan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang memadai,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK ini mengingatkan, kewajiban Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat merupakan amanat undang-undang yang wajib dipenuhi.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk pendampingan bagi ibu hamil.
“Inilah mengapa DPR menginisiasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) karena DPR memandang penting pemberian jaminan pada semua ibu dalam keadaan apapun, termasuk ibu dengan kerentanan khusus,” paparnya.
Seperti diketahui, DPR di bawah kepemimpinan Puan baru saja mengesahkan UU KIA dengan tujuan untuk memastikan beban yang selama ini dirasakan perempuan dapat diambil alih negara dan masyarakat terkait Seribu Hari Pertama Kehidupan anak.
Menurut Puan, UU KIA penting karena Pemerintah belum hadir secara penuh membantu perempuan melahirkan SDM berkualitas. Kejadian yang menimpa Sudanisih menjadi salah satu bukti nyata.
“DPR menyadari beban yang dirasakan perempuan sebagai penentu generasi penerus bangsa cukup berat bila ditanggung sendiri. Maka UU KIA ini menjadi sarana agar beban dan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kolektif, termasuk tanggung jawab Pemerintah,” jelas Puan.
Ditambahkan, UU KIA turut mengatur tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi Seribu Hari Pertama Kehidupan anak. Puan menegaskan, hal ini termasuk penyediaan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan yang memadai.
“Tingkatkan koordinasi antar instansi terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan setempat, dan puskesmas, untuk memastikan kelancaran layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” tutur cucu Bung Karno itu.
Puan juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap kinerja puskesmas dan tenaga medis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan termasuk di daerah-daerah. Ia juga mendorong agar tenaga medis yang berada di daerah terpencil mendapat kesejahteraan yang layak untuk mendukung operasional kerja di lapangan. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
