Ketua DPD RI: Tim Terpadu Dibutuhkan Tangani Masalah Perairan Natuna

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, Indonesia harus memiliki tim gabungan yang khusus menangani konflik di Natuna.

Menurut LaNyalla, Laut Natuna Utara diperebutkan lantaran memiliki banyak potensi. Memiliki ikan  melimpah, sumber mineral hingga potensi pariwisata.

Read More

“Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi,” tutur LaNyalla di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

LaNyalla menilai konflik Natuna bersumber dari klaim Tiongkok terhadap sejumlah kawasan di Laut China Selatan. Klaim tersebut menyeret negara lain Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Tiongkok mengklaim kawasan Laut China Selatan dengan legitimasi sejarah penguasaan tradisional atau traditional Chinese fishing grounds di masa lampau yang mereka sebut dengan nine dashed line (sembilan garis putus-putus).

“Indonesia awalnya tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Tapi, sejak tahun 2010 Tiongkok secara sepihak mengklaim Perairan Natuna Utara masuk dalam teritori mereka, mau tidak mau kita juga harus turun tangan,” jelas LaNyalla.

Dikatakan, penegasan kedaulatan di kawasan Perairan Natuna sudah seharusnya dilakukan. Kedaulatan NKRI harus dijaga hingga titik penghambisan.

LaNyalla pun memuji langkah yang dilakukan pemerintah, mulai dari peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru dengan mengubah nama perairan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, hingga sikap Presiden Joko Widodo yang terjun langsung ke lokasi untuk memberi sinyal kepada Tiongkok bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu.

“Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Perairan Natuna termasuk dalam kawasan ZEE Indonesia. Jadi protes Indonesia karena beberapa kali kapal Tiongkok masuk perairan Natuna, termasuk coast guard mereka, memang sudah tepat,” katanya.

Tidak hanya kapal Tiongkok, dia juga menyoroti banyaknya kapal ikan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius.

“Banyaknya kapal ikan Vietnam yang sering masuk ke wilayah kita¬† tidak bisa didiamkan. Memang kita melalui Kementerian Luar Negeri sering mengirimkan nota protes, tapi persoalan pencurian ikan selalu terjadi,” kata Senator Jawa Timur tersebut.

LaNyalla berharap pemerintah menambah kekuatan militer di kawasan Natuna.

“Supaya berkesinambungan, perlu ada tim khusus dalam penanganan permasalahan di Perairan Natuna, supaya kementerian atau instansi tidak berjalan sendiri-sendiri. Tim ini bisa gabungan dari Kementerian Luar Negeri, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla sebagai coast guard kita, Polri, termasuk kementerian dan instansi terkait lainnya,” tegas LaNyalla.

Presiden disebut bisa menunjuk satu kementerian koordinator terkait untuk menjadi pimpinan tim ini. Diharapkan, tim terpadu bisa menyelesaikan berbagai persoalan di Laut Natuna secara komprehensif, selain jalur diplomasi dan pertahanan seperti yang selama ini telah dilakukan. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.