Ketua DPD RI Bertemu OSO, Bahas DPD Miliki Hak Calonkan Presiden

silaturahmi lebaran antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) 
Jakarta, Sumselupdate.com – Pembahasan seputar konstitusi menjadi topik utama silaturahmi lebaran antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) di kediaman OSO, Jakarta  Jumat (14/5).
Wacana Amandemen UUD 1945 ke-lima menjadi fokus pembicaraan.
Menurut OSO, anggota DPR yang mewakili partai politik dan anggota DPD yang mewakili daerah sama-sama dipilih  rakyat melalui pemilu. Lantas mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan partai politik?.
“Sudah seharusnya DPD RI  menjadi salah satu saluran untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden  dari luar kader partai politik. Karena partai politik harus mengusung kader terbaiknya. Sedangkan ada calon-calon potensial di republik  ini yang bukan kader partai, lalu dimana salurannya?. Padahal setiap warga negara berhak  memilih dan dipilih,?” tanya OSO melemparkan wacana dalam pertemuan itu.
Dikatakan OSO, dulu presiden dan wakil presiden dipilih  MPR, di dalamnya ada representasi partai politik dan utusan golongan serta utusan daerah.
Lalu dalam amandemen presiden dipilih rakyat. Tapi yang mengajukan hanya partai politik. Lalu angggota MPR yang di luar partai politik untuk apa ada di Senayan. Padahal, saat ini, penjelmaan dari utusan daerah itu adalah DPD RI.
“Ini salah satu bukti bahwa sistem tata negara kita  harus dilakukan perbaikan. Untuk menjamin terwujudnya cita-cita negara ini dibentuk. Sudah saatnya DPD RI menjadi pengusung calon presiden dan wakil presiden di luar kader partai politik. Jadi DPD RI bisa membuat konvensi untuk menjaring kader-kader terbaik bangsa yang bukan kader partai,” tegas OSO.
OSO juga menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik yang dipatok dengan Presidential Threshold 20 persen.
OSO menilai, hal itu sangat merugikan partai politik, karena partai  tidak bisa mengusung kader terbaiknya. Karena harus bergabung dengan partai lain.
“Akibatnya, seperti kemarin, calon cuma dua pasangan. Dampaknya, masyarakat terbelah dengan sangat tajam. Yang rugi ya bangsa ini,” tandasnya.
LaNyalla pun mengamini apa yang dilontarkan OSO dalam pertemuan itu. Ia menyatakan DPD RI telah membentuk Timja PPHN (Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara) yang diketuai Senator asal DKI Jakarta, Prof. Jimly Asshiddiqie. Tim ini bertugas menyiapkan materi seputar persiapan Amandemen ke-5 UUD 1945. (duk)
Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.