Palembang, Sumselupdate.com – Tidak berjalannya roda organisasi Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) di empat kabupaten/kota di Sumsel, yaitu PALI, Muratara, OKU, dan Palembang.
Membuat Ketua DPW JPKP Sumsel mengambil tindakan tegas dengan membekukan empat kepengurusan tersebut. Hal itu dikatakan Aziz Azwar selaku Ketua DPW JPKP Sumsel didampingi Sekretaris Oskar Bukhori, Bendahara Yari Suni.
Keputusan ini diambil setelah digelarnya rapat pengurus di Sekretariat Bersama DPW JPKP Sumsel di Jalan TPU, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang, Minggu (12/8/2018).
“Dibekukannya Empat DPD tersebut demi kesinambungan organisasi karena JPKP adalah organisasi yang besar sehingga butuh kepemimpinan yang tangguh dan personalia yang betul-betul memahami dan menghayati AD-ART serta peraturan organisasi,” ujar Aziz.
Dirinya nenerangkan, dengan keluarnya keputusan pembekuan empat DPD tersebut maka pejabat sementara dipegang langsung oleh Ketua DPW JPKP Sumsel sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tentang kepengurusan defenitif. Serta pengurus lama tidak dibenarkan mempergunakan nama JPKP untuk kepentingan pribadi atau kelembagaan.
Aziz Azwar memaparkan, organisasi JPKP termasuk salah satu elemen relawan Jokowi yang ikut serta dalam rapat umum relawan Jokowi beberapa waktu yang lalu dan membulatkan komitmen bersama untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Serta mengawal kebijakan dan program pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Serta pembekuan beberapa DPD ini adalah murni untuk konsolidasi. “Sebab, kami harus lakukan penguatan organisasi dengan konsolidasi serta soliditas akar rumput serta harus satu suara, yaitu mendukung Jokowi sepenuhnya,” ucapnya.
“Pembekuan empat DPD tersbut telah dipertimbangkan secara matang dengan melalui rapat pengurus JPKP Sumsel serta berdasarkan petunjuk dan arahan ketua umum DPP JPKP Maret Samual Sauken,” tambahnya. (zis)











