Palembang, Sumselupdate.com – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan bebas hambatan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik bertajuk ‘PASTI ADA SOLUSI’ yang digelar secara virtual dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Jumat (5/6/2026).
Forum berskala nasional tersebut dipimpin langsung oleh Supratman Andi Agtas dan diikuti seluruh kantor wilayah Kemenkum di Indonesia melalui sambungan virtual.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dalam forum itu, Menteri Hukum secara langsung menanggapi berbagai pertanyaan, keluhan, dan masukan yang disampaikan peserta, baik yang hadir secara langsung di pusat maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom.
Salah satu peserta yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut adalah OC Kaligis. Pengacara senior itu turut menyampaikan masukan serta berdialog langsung dengan Menteri Hukum di Graha Pengayoman.
Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Melalui forum tersebut, Kemenkum berupaya memastikan setiap pengaduan, kendala, maupun aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan solutif.
Menanggapi pelaksanaan forum tersebut, Maju Amintas Siburian menegaskan bahwa semangat “PASTI ADA SOLUSI” harus menjadi prinsip kerja seluruh jajaran Kemenkum Sumsel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Forum ‘PASTI ADA SOLUSI’ yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Hukum adalah pengingat bagi kita semua di daerah bahwa masyarakat mendambakan layanan yang responsif dan tidak berbelit-belit. Kehadiran tokoh hukum senior seperti OC Kaligis hingga masyarakat yang bertanya melalui Zoom membuktikan bahwa forum ini dipercaya sebagai ruang yang mampu menghadirkan solusi,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pelaksana layanan di lingkungan Kemenkum Sumsel untuk terbuka terhadap kritik dan aduan masyarakat.
Menurutnya, setiap masukan dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masukan dari masyarakat merupakan kompas bagi kami untuk terus berbenah. Setiap ada keluhan terkait layanan hukum, petugas harus hadir memberikan penjelasan yang jelas serta solusi yang tuntas bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui penguatan budaya pelayanan yang responsif dan partisipatif, Kemenkum Sumsel berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum semakin meningkat sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
