Palembang, Sumselupdate.com – Setelah dilantik sebagai Penjabat Walikota Palembang hal utama yang akan dilakukan Akhmad Najib adalah mengatasi masalah sampah. Bahkan, mantan Pjs Walikota Palembang ini akan segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang.
“Memang masalah sampah saat ini terus dikomplain masyarakat. Dan ini akan jadi pekerjaan rumah (PR) yang akan saya selesaikan,” katanya, Rabu (8/8/2018).
Najib mengaku, sewaktu menjabat Pjs Walikota Palembang dirinya telah memanggil Kepala DLHK Palembang, menanyakan bagaimana koordinasi antar kecamatan. Karena, antara pihak terkait sering saling menyalahkan.
“Saya akan cek ini, bagaimana kekuatan dan kemampuan pengangkutan sampah. Jangan sampai dalam posisi banyak event Internasional ini, volume sampah tidak bisa diatasi. Karena, sudah banyak yang mengeluhkan ke saya. Bahkan, selama menjabat Pjs banyak sekali laporan masalah sampah,” ungkapnya.
Setelah aktif, Najib memastikan akan segera memanggil kembali jajaran terkait pengelolaan sampah, baik itu DLHK, Kecamatan dan Pasar, jangan sampai terus saling menyalahkan, dan harus dicari solusinya. “Setelah ini, akan saya tanyakan dimana masalahnya. Apakah di mobilisasi, peralatan, escavator atau dianggaran,” ulasnya.
Najib berharap, Kepala DLHK Kota Palembang tidak hanya bicara anggaran terkait pengelolaan sampah. Karena, hal itu tergantung kreatifitas dari pimpinannya. “Seperti di DPRD, jika DLHK bisa memberikan informasi yang cukup, paparannya sesuai realita dan itu dibutuhlan. Saya rasa itu tidak sulit,” ucapnya.
Sebagai dinas yang berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat, Kepala DLHK harus memiliki respon serta kepekaan terhadap masalah yang dihadapi. “Jangan sampai komplain masyarakat didiamkan saja,” imbuhnya.
Cukup banyak masalah sampah yang belum dapat diselesaikan oleh Kepala DLHK. Jangankan di pemukiman warga, di TPA saja menumpuk. Bahkan, pernah saja armada pengangkut tidak bisa masuk karena penanganan yang tidak benar.
“Saya dua kali kesana, itu mobil pengangkut sampah menumpuk tidak bisa masuk. Kita akan panggil kepala DLHK, jika tidak bisa bekerja, maka akan kita dievaluasi. Jangan sampai Palembang malu dimata dunia internasional,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Provinai Sumsel ini mengaku, tidak segan-segan melakukan evaluasi. “Harua bisa berinovasi, jangan hanya mengeluh saja,” tegasnya. (syd)











