Kecelakaan KA Bekasi Picu Sorotan Tajam, PUKIS Desak Prabowo Subianto Evaluasi Total Sistem Perkeretaapian

Writer: - Selasa, 28 April 2026
Kondisi gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, Sumselupdate.com – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) memberikan sejumlah catatan kritis terkait insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam.

Direktur Eksekutif PUKIS, M.M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4), menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 20.50 WIB.

Read More

PUKIS menilai peristiwa tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional. Oleh karena itu, PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi kereta api di Indonesia.

Selain itu, PUKIS juga mendorong perombakan besar-besaran, termasuk pencopotan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Kereta Commuter Indonesia guna menjamin akuntabilitas publik.

PUKIS turut mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, mereka juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja KNKT serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dalam analisisnya, PUKIS menyoroti dugaan efek domino dalam kecelakaan tersebut. Insiden awal diduga bermula dari temperan antara KRL Commuter Line dan kendaraan taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang kemudian memicu gangguan sistem hingga berujung tabrakan lebih besar.

“Dua insiden dalam satu lintasan dengan waktu berdekatan menunjukkan kemungkinan adanya korelasi. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian dampak,” demikian pernyataan PUKIS.

Selain faktor teknis seperti sistem persinyalan, PUKIS juga membuka kemungkinan adanya faktor non-teknis seperti human error.

PUKIS juga menyoroti lemahnya penanganan awal di lokasi kejadian. Pada menit-menit krusial, area belum sepenuhnya disterilkan dan masih terdapat kerumunan warga, bahkan aktivitas siaran langsung di media sosial yang dinilai mengganggu proses evakuasi.

Lebih lanjut, PUKIS menuntut pertanggungjawaban hukum dari seluruh pihak terkait, baik regulator, operator, maupun pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian kejadian tersebut.

Sebagai langkah perbaikan, PUKIS mendorong pembangunan jalur kereta api double-double track untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Di akhir pernyataannya, PUKIS juga mengkritik kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian. Menurut mereka, kehadiran pihak yang tidak memiliki kewenangan berpotensi mengganggu proses evakuasi dan mencerminkan ketidaktertiban dalam penanganan situasi darurat.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts