Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum PASTI ADA SOLUSI, Perkuat Pelayanan Publik yang Responsif

Writer: - Minggu, 12 Juli 2026
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, membuka Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI ADA SOLUSI" Episode 6. Melalui forum ini, Kementerian Hukum membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan berbagai kendala layanan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, responsif, dan akuntabel. (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 6 yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan kendala dalam mengakses layanan Kementerian Hukum.

Read More

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengikuti kegiatan bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Babel.

Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum M. Bangbang, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, serta para pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Forum “PASTI ADA SOLUSI” merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik ‘PASTI ADA SOLUSI’ Episode 6 yang dipimpin Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, secara hybrid. Kegiatan ini menjadi komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, akuntabel, serta berorientasi pada penyelesaian pengaduan dan kebutuhan masyarakat. (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan layanan, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting, sehingga warga dari berbagai daerah tetap memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan atas permasalahan yang dihadapi.

Setiap pengaduan yang masuk ditindaklanjuti secara langsung oleh Menteri Hukum bersama pejabat terkait sesuai bidang masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian informasi, mempercepat penyelesaian permasalahan, serta menghadirkan solusi yang dapat dipahami masyarakat.

Dalam forum itu, sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain layanan Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek, kewarganegaraan, kenotariatan, Administrasi Hukum Umum, hingga layanan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Selain menerima pengaduan masyarakat, forum juga menampung berbagai masukan dari jajaran internal Kementerian Hukum sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pengaduan dan masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dengan menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, responsif, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Johan.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian layanan, tetapi juga dari kemampuan instansi dalam mendengarkan aspirasi masyarakat serta memberikan solusi atas setiap permasalahan yang muncul.

“Forum ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk semakin peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel siap memperkuat pelayanan hukum yang responsif, terbuka, dan solutif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Melalui Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 6, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya membangun pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk mempercepat penyelesaian pengaduan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts