Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengapresiasi Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Kepala Bidang PMD, sudah merespon cepat mengenai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
“Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa atau Kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok negeri,” kata Agato Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora, pada ratusan Kades OKUT dalam acara Bimtek Implementasi Pendalaman Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.7 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kabupaten OKU Timur, bertempat di Wyndham Hotel Palembang Rabu (26/2).
Disampaikannya, jika kehadiran Posbankum, untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.
Kakanwil menghimbau Kepala Desa supaya segera membentuk Posbankum dengan menetapkan dengan Peraturan Desa. Selain itu Posbankum yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa ini, diharapkan menjadi civil society (kekuatan sipil) yang dikedepankan sebagai juru damai di Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan konflik ditengah masyarakat yang dipimpinnya.
Masih kata Agato, Kemenkum Sumsel terus menggelorakan giat Paralegal Justice Award Tahun 2025. Kakanwil mengajak 100 Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir TImur yang hadir untuk mengikuti ajang seleksi Paralegal Justice Award (PJA) 2005, dan melengkapi syarat seleksi PJA yang ditentukan.
Baca juga : Kakanwil Kemenkum Babel Kunjungi Pemda Belitung
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta dukungan terhadap program Paralegal Justice Award Tahun 2025 yang di adakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel.
Kegiatan dilanjutkan dengan Materi oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Novi Setia Nuryani menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang dan tata cara pendaftaran Paralegal Justice Award. Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah daerah, paralegal, dan masyarakat, program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum dan berkeadilan.
Baca juga : Kanwil Kemenkum Babel Raih Penghargaan Terbaik Ketiga IKPA Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Hendri Pagiling, dan Tim Penyuluh Hukum. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
