Palembang, Sumselupdate.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum periode Oktober 2026.
Dukungan tersebut disampaikan Budi saat memantau pembukaan kegiatan penilaian kompetensi yang diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026).
Kegiatan berskala nasional ini diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Budi mengikuti kegiatan tersebut dari ruang telekonferensi Kanwil Kemenkum Sumsel, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti.
Menurut Budi, penilaian kompetensi menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kemampuan manajerial, integritas, serta kepekaan sosial aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, kemampuan teknis di bidang hukum perlu didukung kompetensi manajerial dan sosial kultural agar pejabat fungsional mampu menjalankan tugas secara profesional di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
Budi juga mendorong seluruh peserta dari Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti asesmen dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran, serta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengevaluasi dan mengembangkan kemampuan diri.
“Di era transformasi birokrasi, kecakapan teknis substansi hukum harus berjalan seiring dengan kecakapan manajerial serta kepekaan sosial kultural dalam melayani publik,” ujar Budi.
Ia berharap hasil penilaian kompetensi dapat menjadi bekal bagi pegawai dalam mengembangkan karier sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, menekankan pentingnya pelaksanaan asesmen secara profesional, objektif, dan adil. Ia juga mengingatkan asesor agar menjaga kerahasiaan data hasil penilaian.
Wisnu menyampaikan bahwa Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum telah memperoleh akreditasi A dengan predikat sangat baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia meminta para peserta memanfaatkan penilaian tersebut untuk mengukur kesiapan diri, mengenali potensi, dan mendukung pengembangan karier secara berintegritas.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BPHN, Mohamad Aliamsyah, menjelaskan bahwa Analis Hukum memiliki peran dalam menyusun analisis dan rekomendasi hukum yang cermat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun Penyuluh Hukum berperan menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.
Menurut Aliamsyah, kompetensi manajerial dibutuhkan agar pejabat mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan pekerjaan secara efektif. Sementara kompetensi sosial kultural diperlukan untuk membangun kemampuan beradaptasi dengan keberagaman masyarakat, menjaga persatuan, dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Kedua kompetensi tersebut juga menjadi aspek penting dalam pengembangan karier, pengisian jabatan, serta penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara berbasis sistem merit.
Melalui penilaian kompetensi ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap para Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dapat terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
