Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah, Mewakili Pj Walikota Pangkalpinang, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juhaini menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting di Smart Room Center Kantor Walikota Pangkalpinang, Pada Senin (14/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Juhaini menjelaskan bahwa inflasi nasional saat ini berada di angka 1,38% year on year, sedangkan di Pangkalpinang sendiri inflasi berada di angka 0,96% year on year.
“Kami telah melaksanakan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, pasokan dan kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” kata Juhaini.
Juhaini menjelaskan bahwa penyebab inflasi tertinggi di Pangkalpinang adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi 0,68%.
“Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan inflasi, seperti gerakan pangan murah, pemantauan harga di pasar, pembagian cadangan pangan pemerintah, dan subsidi pupuk,” tambah Juhaini.
Baca juga : Advertorial: Sekda Mie Go Kota Pangkalpinang Luncurkan Program Makanan Bergizi untuk Bumil, Busui dan Balita
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengendalikan inflasi adalah:
– Gerakan pangan murah pada tanggal 4 Juli 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan menstabilkan harga.
– Pemantauan harga di pasar Ratu Tunggal dan pasar Kampung Melayu, untuk memantau pergerakan harga dan mengidentifikasi potensi inflasi.
– Pembagian cadangan pangan pemerintah pada tanggal 27 Juli 2025 di 7 kecamatan, yang akan disalurkan kepada 7406 keluarga dengan jumlah beras sebanyak 14,8 ton.
Baca juga : PMI Pangkalpinang Berikan Penghargaan kepada Pendonor Relawan, Pemkot Pangkalpinang Ikut Apresiasi
– Subsidi pupuk untuk pengecer di Tua Tunu, yaitu urea sebanyak 5,186 ton, NPK 13,2 ton, dan pupuk organik 5,3 ton.
Rapat tersebut juga membahas tentang evaluasi pembangunan 3 juta rumah, yang salah satunya difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni di Pangkalpinang. Juhaini mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki target 4914 unit rumah tidak layak huni, dan telah menindaklanjuti dengan Perwako yang sudah berjalan.
“Pembangunan rumah tidak layak huni ini menjadi fokus kami, dan kami telah menindaklanjuti dengan Perwako yang sudah berjalan dan semuanya sudah kita tindaklanjuti, Tahun 2024, kami telah membangun 345 unit rumah,” kata Juhaini.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat lebih baik dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juhaini berharap upaya yang telah dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Pangkalpinang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
