Sekayu, Sumselupdate.com – Lebih dari dua tahun setelah Jembatan P6 Lalan roboh akibat ditabrak tongkang pengangkut batu bara pada Agustus 2024, masyarakat Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Jembatan yang menjadi penghubung penting bagi aktivitas warga itu hingga kini belum kembali berfungsi. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengandalkan transportasi air untuk menyeberangi Sungai Lalan, termasuk menggunakan perahu getek untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Dampak putusnya akses tersebut turut dirasakan anak-anak sekolah. Mereka harus menggunakan perahu untuk menuju tempat belajar karena belum bisa memanfaatkan jembatan seperti sebelum roboh.
Slamet (53), warga Desa Sukojadi, Kecamatan Lalan, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang setiap hari harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas.
“Sangat susah sekali kondisi sekarang, seperti anak sekolah saja tiap hari harus pakai perahu getek untuk ke sekolah,” ujar Slamet.
Selain untuk aktivitas pendidikan, keterbatasan akses juga berdampak terhadap mobilitas warga dan kegiatan ekonomi. Masyarakat yang hendak bepergian ke Palembang masih mengandalkan transportasi air, termasuk speedboat.
Slamet berharap rekonstruksi Jembatan P6 Lalan segera rampung agar masyarakat kembali memiliki akses transportasi yang lebih mudah dan tidak terus bergantung pada perahu untuk menyeberangi sungai.
Keluhan serupa disampaikan Agung Wijaya, pemuda Kecamatan Lalan. Ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas terkait pertanggungjawaban atas robohnya jembatan tersebut.
“Pemerintah harus tegas terhadap perusahaan yang mengakibatkan jembatan ini roboh,” ujarnya.
Menurut Agung, pemerintah perlu mengawal percepatan pembangunan kembali jembatan sekaligus memastikan pihak-pihak terkait menjalankan tanggung jawabnya atas kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Rekonstruksi Ditargetkan Rampung Maret 2027
Di tengah keluhan warga, rekonstruksi Jembatan P6 Lalan masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya menargetkan jembatan tersebut dapat kembali dilalui masyarakat pada awal Maret 2027.
Saat mengunjungi lokasi pada awal September 2026, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta agar pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan.
Ia meminta Asosiasi AP6L dan kontraktor berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya minta awal Maret 2027 jembatan ini sudah bisa dilalui masyarakat. Tidak boleh molor lagi. Masyarakat Lalan sudah terlalu lama, sehingga target ini harus menjadi komitmen bersama,” tegas Herman Deru.
Berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada Januari 2026, nilai kontrak perbaikan Jembatan P6 Lalan disebut mencapai Rp68 miliar. Pekerjaan kembali berjalan sejak 2 Januari 2026 setelah melalui tahapan persiapan dan pembahasan teknis.
Pada Juni 2026, proyek tersebut juga dilaporkan telah memperoleh Sertifikat Persetujuan Desain dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari tahapan teknis pembangunan.
Laporan pada September 2026 menyebut penyambungan rangka jembatan ditargetkan paling lambat akhir Januari 2027. Tahap berikutnya berupa pengecoran diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah bulan.
Dengan tahapan tersebut, jembatan ditargetkan mulai dapat dilintasi kendaraan roda dua pada akhir Februari atau awal Maret 2027. Namun, jadwal tersebut masih berupa target dan realisasinya bergantung pada perkembangan pekerjaan di lapangan.
Metode konstruksi menggunakan sistem pilon juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada penyangga sementara di alur pelayaran. Langkah ini penting untuk memperhatikan keselamatan konstruksi sekaligus aktivitas kapal dan tongkang yang melintas di Sungai Lalan.
Warga Menunggu Akses Kembali Normal
Bagi masyarakat Kecamatan Lalan, selesainya rekonstruksi Jembatan P6 bukan sekadar penyelesaian proyek infrastruktur. Jembatan tersebut dibutuhkan untuk mempermudah akses pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan sehari-hari.
Warga berharap pemerintah mengawal pekerjaan hingga selesai sesuai target, memastikan kualitas konstruksi, serta menindaklanjuti persoalan pertanggungjawaban pihak terkait atas insiden yang menyebabkan jembatan roboh.
Setelah lebih dari dua tahun menghadapi keterbatasan akses, masyarakat kini menanti agar target Maret 2027 benar-benar terealisasi sehingga mobilitas warga dapat kembali berjalan lebih mudah dan aman.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
