Bali, sumselupdate.com – Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Indro Gutomo, SH, MH mengatakan, Setjen MPR memiliki beberapa program kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat untuk mendekatkan MPR kepada rakyat. Salah satu yang terbaru adalah Forum Konsultasi Publik (FKP).
“Metode pelaksanaan dari program FKP ini adalah turun langsung ke masyarakat untuk meminta saran, masukan atau gagasan tentang pelayanan publik di MPR, dengan target peserta dari kalangan generasi milenial,” ujar Indro Gutomo, saat menjadi narasumber kegiatan FKP dalam bentuk FGD Kehumasan MPR RI, bertema ‘Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi dan Media Sosial’, kerjasama MPR dengan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/11/2023).
Acara yang dibuka Plt Sesjen MPR Siti Fauziah, SE, MM ini dihadiri Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd, narasumber Dr. Putu Kepramareni, Kepala Sekolah SMAN 1 Kuta Drs. I Ketut Sumandhi Arta, Acara diskusi diikuti 100 peserta terdiri dari mahasiswa Unmas lintas fakultas dan perwakilan pelajar SMAN 1 Kuta.
Menurut Indro Gutomo, fokus peserta FKP kepada generasi milenial, karena bangsa kita sedang mendapatkan bonus demografi, di mana 60 persen lebih jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang mencapai puncak tahun 2045. Jadi, pemuda memiliki peran penting di situasi dan kondisi itu.
“Penyelenggaraan FKP ingin mendapatkan masukan dari elemen masyarakat yang pernah berkunjung ke MPR dan memiliki wawasan soal MPR, juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat yang tidak mengenal MPR. Di sinilah kesempatan kita memperkenalkan pelayanan publik di MPR,” tutur Indro.
Berbicara soal pelayanan publik lanjut Indro, di Humas Setjen MPR ada dua bidang pelayanan publik yakni, Bidang Edukasi Ketatanegaraan. Ini bisa diperoleh dalam penerimaan aspirasi masyarakat yang datang ke MPR.
Masyarakat bisa berdiskusi, menyampaikan aspirasi hingga berkunjung ke berbagai area di komplek MPR seperti museum dan lain. Kemudian Bidang Layanan Informasi berupa pelayanan penyuluhan perpustakaan, pelayanan informasi melalui PPID/Front Desk, website dan media sosial. PPID juga berperan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat atau pusat pengaduan masyarakat.
Terkait medsos MPR RI, diharapkan mendapat masukan positif dari mahasiswa agar platform ini semakin mengena di hati generasi muda.
Untuk saat ini dan ke depan, kata dia, pelayanan publik seperti penerimaan delegasi, pelayanan perpustakaan dan media sosial senantiasa disempurnakan MPR RI, mengingat pelayanan publik merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 34 ayat 3, dan juga UU Nomor 25 Tahun 2009.
Indro Gutomo berharap agar di akhir forum ini akan menghasilkan rekomendasi. Setiap rekomendasi yang ada, akan ditindaklanjuti di MPR. (duk)










