Honorer Palembang Masih Galau

Honorer di Palembang masih galau pasca akan dihapuskannya status honorer di lingkungan pemerintah.

Palembang, sumselupdate.com – Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, saat ini sedang galau, karena Surat Keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pada sebelumnya Sekda Palembang Ratu Dewa telah menegaskan akan membantu memperjuangkan nasib honorer ini.

Pada 28 November 2023 seperti diketahui tidak ada lagi tenaga honorer yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah. Dimana berdasarkan informasi bahwa tenaga honorer digantikan dengan Outsourcing.

Read More

Salah seorang honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Ahmad mengatakan, dirinya dan honorer lainnya sedang khawatir kehilangan pekerjaan. Karena pemerintah hanya menetapkan dua status Kepegawaian yaitu PNS dan PPPK.

“Jika Tahun 2023 Instansi Pemerintah membutuhkan Tenaga Kebersihan, Satpam, Pengemudi, dan lainnya, bisa melalui Outsourcing pihak ketiga. Lalu bagaimana nasib kami,” ujar ayah tiga orang anak ini, Jumat (10/6/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, berjanji akan menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib 5.400 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Ratu Dewa mengatakan, dirinya bersama Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang akan langsung bertandang ke KemenPANRB.

Menurutnya, keberadaan honorer di lingkungan Pemkot Palembang sangat dibutuhkan, terlebih kinerja honorer ini menjadi ujung tombak dalam pemerintahan.

“Ya hal ini juga (masalah honorer) sudah pernah dibahas melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi). Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB kita diberikan batas waktu untuk menyelesaikannya sampai tanggal 28 November 2023,” katanya.

Menurutnya, seluruh tenaga honorer harus menjadi prioritas direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tidak hanya tenaga pendidikan dan kesehatan saja yang menjadi prioritas usulan, namun kita usulkan juga dari formasi lain juga agar mereka bisa direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.

Bahkan, katanya perekrutan seluruh tenaga honorer untuk diikat dalam PPPK ini juga langsung didukung Walikota Palembang. “Mereka juga harus mengikuti rangkaian tes di PPPK nanti dengan jumlah Non PNSD 5400,” katanya. (Iya)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.