Hendardi: Penanganan Khilafatul Muslimin dan Intoleransi Harus Diperkuat

Senin, 13 Juni 2022
Ketua SETARA Institute Hendardi

Jakarta, Sumselupdate.com — Ketua SETARA Institute Hendardi menegaskan, penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja beserta kawannya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya.

Menurut Hendardi, kelompok semacam ini akan terus tumbuh seiring dengan kinerja pemerintah mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga kinerja penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Bacaan Lainnya

“Jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara,
khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa, ” ujar Hendardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/6).

Demikian juga kata Hendardi, jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme.

Langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, secara normatif lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan UU Terorisme, karena kelompok KM ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda.

Dikatakan, penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud.

Apa yang dilakukan Polri melalui Polda Metro Jaya adalah bagian dari pencegahan intoleransi yang selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok tertentu mewujud menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme,” katanya.

Dia menambahkan, pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme.

Meskipun demikian, penanganan non hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum.

“Pencegahan dan penanganan intoleransi harus
diperkuat dan menjadi yang utama,” tegas Hendardi.(duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.