Gus Menteri Tegaskan BUM Desa Resmi Menjadi Badan Hukum, Namun Memiliki Eksklusifitas  

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar didampingi istri, Umi Lilik Nasriyah dan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat mengunjungi Wisata Hutan Bambu di Desa, Sumbermujur, Lumajang, pada Jumat (13/11/2020).

Lumajang, Sumselupdate.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi istri, Umi Lilik Nasriyah dan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengunjungi Wisata Hutan Bambu di Desa, Sumbermujur, Lumajang, pada Jumat (13/11/2020).

Dalam kunjungan kerjanya itu, pria yang akrab disapa  Gus Menteri ini mensosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan dana desa 2021.

Bacaan Lainnya

“RPP yang kita susun sudah 100 persen, tinggal dibahas di lintas kementerian dan nanti akan ada penyelarasan di Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Terkait dengan adanya pertanyaan tentang perubahan status BUMDes, dari badan usaha menjadi badan hukum, Gus Menteri dengan tegas menjawab BUM Des adalah Badan Hukum.

“Intinya BUMDes adalah badan hukum. Jadi kalau dulu BUM Des adalah badan usaha, masih dipertanyakan kedudukannya sebagai badan hukum, sekarang jelas BUM Des adalah badan hukum,” tegasnya.

Menurutnya, sekarang BUM Des adalah entitas baru yang kedudukannya setara dengan PT, koperasi, dan perkumpulan atau organisasi. Namun, ia mengatakan, BUM Des memiliki eksklusifitas atau kekhususan.

Pertama, BUMDes dikelola dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, BUM Des ada dua model.

Model yang pertama, BUM Des yang didirikan oleh satu desa. Model yang kedua, BUM Des Bersama (BUM Desma), yang didirikan lebih dari satu desa.

Ia menegaskan bahwa satu desa  hanya boleh memiliki satu BUM Des, tidak boleh satu desa mendirikan lebih dari satu BUMDes.

“Dengan demikian, maka jumlah BUM Des di Indonesia sebanyak-banyaknya setara dengan jumlah desa di Indonesia,” ujarnya.

“Tapi ketika ngomong BUM Desma, bisa didirikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ngomong gerakan ekonomi desa itu kan skalanya kecil, tentu akan sangat maksimal kalau skalanya besar. Nah kalau skalanya besar itu pasti lintas desa, pasti kerja sama antar desa,” sambungnya.

Menurutnya, kerja sama antar-desa termasuk di dalamnya untuk mendirikan BUM Desma tidak dibatasi oleh zonasi. Dengan catatan, antar-desa tersebut saling menguntungkan.

“Desa di Lumajang bisa saja bekerja sama dengan desa di Sulawesi boleh, sangat boleh. Bangun kerja sama dengan desa di Sumatera boleh, yang penting saling menguntungkan,” ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya BUM Desma dapat memotong mata rantai berkepanjangan yang  menyebabkan harga menjadi mahal.

“Jadi komoditas unggulan di sana dibawa ke sini, komoditas unggulan di sini dibawa ke sana tanpa mata rantai pasokan yang panjang akhirnya harganya jadi murah. Karena tidak banyak mata rantai, itulah yang saya maksud pendirian BUM Desma atau kerja sama antar- desa tidak dibatasi oleh zonasi. Yang penting sesama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Gus Menteri. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.