Gubernur Sumsel Sampaikan Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Sumsel

Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Palembang, Sumselupdate.com — DPRD Prov. Sumsel menggelar Paripurna dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Rapat Paripurna XXX (30) lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM didampingi Wakil Ketua DPRD; H. Muchendi M, SE, dihadiri para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain baik secara langsung maupun virtual.

Read More

Dalam jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Herman Deru menjelaskan terkait raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sependapat dengan harapan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan agar Pemprov Sunsel mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai keadaan dan kebutuhan.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

 

“Harapan dari fraksi-fraksi agar dapat meninjau sistem pengelolan keuangan daerah secara terus menerus untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan transparan. Saya jelaskan bahwa hal tersebut adalah salah satu yang mendasari pembentukan raperda ini,” katanya.

Menanggapi atas saran Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi NasDem agar Pemprov Sumsel membentuk suatu sistem yang ketat dalam melakukan pengawasan serta memilih SDM yang profesional serta berintegritas guna meningkatkan kinerja BUMD dan Pendapatan Asli Daerah, Herman Deru mengatakan, hal ini akan menjadi perhatian apabila BUMD tersebut sudah terbentuk dan beroperasi.

“Saya sependapat dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Hanura-Perindo bahwa BUMD yang akan dibentuk nantinya harus memiliki tujuan ganda yaitu sebagai perusahaan pelayanan publik dalam rangka memberikan manfaat dan pelayanan yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat disamping harus juga berorientasi keuntungan, untuk itu dalam pelaksanaannya nanti akan mengutamakan SDM yang profesional dan berpengalaman dibidangnya,” jelas Deru.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

 

Herman Deru juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan harapan yang disampaikan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN atas diajukan raperda tentang perubahan atas Perda No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumsel Tahun 2019-2023. Ia menjelaskan bahwa raperda ini memuat penyesuaian visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan tolak ukur kemampuan daerah yang berpedoman pada RPJMN dan RPJMD.

Menanggapi pernyataan Fraksi PKS dan Fraksi Hanura-Perindo mengenai langkah yang akan dilakukan Pemprov, dalam raperda tentang fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Herman Deru menjelaskan beberapa langkah yang akan disiapkan seperti, menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, membentuk pusat informasi dan pengaduan masyarakat dan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Selain beberapa jawaban diatas masih banyak lagi jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dijawab secara rinci dan seksama.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

 

Setelah penyampaian penjelasan Gubernur, dilanjutkan dengan Penandatanganan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, Pansus tersebut akan membahas Raperda dimaksud terhitung mulai dari tanggal 19 Mei hingga 2 Juni, dan hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus tersebut akan dilaporkan pada Rapat Paripurna XXX (30) lanjutan tanggal 7 Juni mendatang. (ADV)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.