Garap Hutan Adat, PT MHP Diduga Kangkangi Putusan MK

M Yakub.

PALI, Sumselupdate.com – PT Musi Hutan Persada (MHP) dituding masyarakat yang mengatasnamakan sebagai simpatisan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengolahan dan penetapan hutan adat.

Hal itu disampaikan oleh Muhammad Yakub, salah satu tokoh masyarakat adat Marga Benakat saat dijumpai sejumlah media di kediamannya di Desa Sungai Baung kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

Bacaan Lainnya

Dirinya juga menegaskan akan mengambil kembali hutan adat marga benakat yang saat ini dikelolah oleh PT MHP. “Kami masyarakat adat marga benakat akan mengambil kembali hutan marga adat peninggalan nenek moyang dan orang tua kita dahulu yang dikuasai pihak perusahaan yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat adat,” ujarnya.

Ia juga menerangkan bahwa pihak perusahaan sudah mengelolah hutan adat tersebut sejak tahun 1992 hingga sekarang untuk kepentingan bisnis berupa perusahaan kayu untuk produksi kertas, dan belum pernah ada kontribusi ke masyarakat kawasan adat.

“Padahal penghasilan perusahaan kayu industri sudah berjalan lebih dari 27 tahun yang lalu hingga sekarang. Sementara pemilik waris tanah dalam hal ini anak cucu marga adat tidak bisa mengelolah lahan tersebut dan tidak pernah merasakan kontribusi ke masyarakat,” tambahnya.

Ketika ditanya letak wilayah tanah adat Marga Benakat, Yakub menyebutkan bahwa kawasan adat Marga Benakat terletak di sepanjang  hilir Sungai Benakat, sepertu  kecamatan dan Desa Benakat kabupaten Muara Enim, serta Dusun Belanti, Petalangan Gerandong Baung Selatan, Desa Sungai Baung dan beberapa wilayah di kelurahan Talang Ubi Selatan kabupaten PALI.

Sementara itu, Muttakabir, Supervisor CSR & Legal Unit VI Lubuk Guci wilayah II Benakat PT MHP saat dihubungi sejumlah media, Senin (14/1/2019) mengaku bahwa dirinya belum tahu areal mana yang dipermasalahkan oleh warga tersebut dan juga tidak tahu siapa yang melaporkan masalah itu.

“Ya, kita belum mengetahui areal mana yang dilaporkan. Bahkan, orang yang melaporkannya juga saya belum tahu. Yang jelas, kita ingin antara warga, perusahaan dan rekan media duduk bersama terlebih dahulu. Biar tahu duduk permasalahannya apa, serta dimana lokasi areal yang dipermasalahkan warga tersebut,” ungkap pria yang kerap disapa Obi itu dari ujung telepon.

Ia juga menerangkan bahwa pihak perusahaan tentu melaksanakan produksi sudah sesuai dengan aturan. “Dasar kegiatan mereka (PT MHP) itu sesuai dengan SK nomor 38 tahun 1990 tentang hak izin untuk pengelolaan lahan. Yang pasti, akan kami siapkan data-data bahwa PT MHP dalam melaksanakan produksinya sudah sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya. (adj)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.