Palembang, Sumselupdate.com-Gubernur Sumsel Herman Deru diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar menghadiri rapat paripurna XV (15) dengan agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel, terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9/20/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sari Desi.
Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna itu menyampaikan terkait Raperda tentang pembentukan BUMD Agri Bisnis yang harapannya mampu memenuhi dan mendukung kemajuan sektor pertanian dalam arti luas.
Untuk mencapai apa yang diharapkan, tentu kebijakan ini harus relevan dengan kondisi kekinian. Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat jika tidak mudah melakukan managerial BUMD secara transparan, akuntabel dan berkontribusi konkret terhadap PAD. Berkenaan dengan hal itupula Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Nasdem Herman menyampaikan, setelah mempelajari penjelasan Gubernur Sumsel pada poin 1 terhadap Raperda pembentukan BUMD pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem memahami maksud dan tujuan Raperda BUMD Agri Bisnis yang tidak lain untuk kepentingan masyarakat umum dan meningkatkan perekonomian rakyat. Bahkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembentukan BUMD sektor agri bisnis juga sesuai dengan syarat pendirian BUMD yang tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2017. Bahwa pendirian BUMD berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan BUMD yang dibentuk,” jelasnya.
Selanjutnya untuk menuju tata kelola BUMD yang baik dan tepat sasaran Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemprov Sumsel memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Di antaranya adalah akuntabilitas, kemandirian, transparansi, pertanggungjawaban dan kewajiban.
“Dengan lima prinsip itu kami yakin kinerja BUMD dapat dilaksanakan secara objektif. Kami Fraksi Nasdem berkeyakinan hakekat pembentukan BUMD sektor agri bisnis ini tidak semata ditujukan memberikan kontribusi pada PAD, tapi juga memiliki alasan mendasar yakni pembangunan pertanian mewujudkan swasembada pangan,” tambahnya.
Kemudian terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukun perusahaan daerah Prodexim menjadi Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda). Fraksi Nasdem menyambut baik dan mengapresiasinya. Bahwa sesuai Pasal 18 ayat 7 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.
Di mana penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah perlu ditingkatkan efisiensi dan efektifitas.
Pembentukan badan hukum menjadin Perseroan dimaksud tidak lain untuk mendukung program pemerintah daerah, di antaranya meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah memberdayakan sumber daya secara efisien efektif dan produktif. Serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara Abusari Burhan menjelaskan, terkait Raperda pembentukan BUMD Agri Bisnis, Fraksi PAN menyambut baik mengingat BUMD adalah salah satu cara untuk mengelola sumber daya unggulan daerah salah satunya bidang pertanian.
“Sebagai catatan bahwa dalam pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, orientasi bisnis dan akuntabilitas. Sehingga target yang dicapai dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” jelasnya.
Demikan halnya tentang Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Prodexim. Menurutnya Fraksi PAN menaruh harapan besar agar Perseroda ini dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Sumsel dengan semangat ‘Sumsel Maju Untuk Semua’. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
