DPRD Sebut 60 Persen Program PKH di Ogan Ilir Bermasalah

Rabu, 15 Juli 2020
Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustopa.

Laporan: Henny Primasari

Inderalaya, Sumselupdate.com – Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustopa menyebutkan 60 persen Program Keluarga Harapan (PKH) bermasalah.

Read More

Hal tersebut dikatakan Rizal Mustopa usai memanggil Kepala Cabang BRI Ogan Ilir di ruang komisi, Rabu (15/7/2020).

“Kami, Komisi IV DPRD mengklaim 60 persen PKH se-Kabupaten Ogan Ilir bermasalah itu dari hasil investigasi dan data yang kami temukan, ada oknum di sini bermain,” katanya.

Dikatakannya, dari pemanggilan Kepala Cabang BRI sempat ditanya soal pencairan uang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan isi ATM.

“Ya, tadi kami tanya soal itu namun pihak BRI menjelaskan sudah sesuai dengan juknis dan juklak dan kami memerintahkan kepada Kepala Cabang BRI untuk membuat ulang kode pin Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan memberikan buku dan kartu ke penerima KPM,” ungkapnya.

Selain itu juga, komisi IV DPRD meminta data sweeping ke pihak BRI terkait permasalahan PKH.

“Kami mau meminta data sweeping KPM ke BRI yang katanya bermasalah dan juga kami akan terus memperdalam masalah PKH ini dengan melakukan investigasi ke desa, siapa oknum yang bermain,” tegasnya. (**)

 

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts