Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak dilakukan dengan terburu-buru. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri pimpinan Komisi I DPR dan perwakilan dari masing-masing fraksi di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut menyampaikan revisi Undang-Undang TNI sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan telah dibahas secara mendalam oleh Komisi I DPR.
Dia juga menekankan proses ini melibatkan partisipasi publik yang sangat diperhatikan.
“Tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat terbuka. Dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang, itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme,” tandas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Meskipun revisi ini hanya melibatkan tiga pasal, Dasco menekankan proses pembahasannya tetap membutuhkan waktu yang cukup.
“Walaupun hanya tiga pasal, pembahasannya memerlukan waktu karena kita perlu merumuskan kata-kata yang tepat dalam naskah akademik dan pokok-pokok pembahasan,”tuturnya.
Dikatakan, meskipun perencanaan awal untuk pembahasan ini dijadwalkan selama empat hari, rapat kemudian disingkat menjadi dua hari untuk efisiensi. Hal ini juga dilakukan karena melibatkan berbagai institusi terkait.
Dia memastikan proses pembahasan sudah selesai dan saat ini revisi Undang-Undang TNI telah diajukan kepada Komisi I untuk ditindaklanjuti.
“Proses ini sudah selesai dibahas, dan akan diteruskan sesuai dengan mekanisme yang ada,” tuturnya.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menambahkan, dalam rapat panja yang digelar Komisi I, sudah melibatkan berbagai pihak, mulai Mensesneg , Kementerian Pertahanan, hingga perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum. Semua partisipasi publik juga sudah dilaksanakan dengan baik. Kami
Terkait dengan pertanyaan apakah revisi Undang-Undang TNI akan dibawa ke Rapat Paripurna, Dasco menegaskan hal itu tergantung pada penyelesaian pembahasan yang masih berlangsung. “Apabila selesai kemudian sudah bisa dibawa, kemudian belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa ke paripurna,” tegas Dasco.
Konferensi pers ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono, Dave Laksono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono Suratto serta segenap Anggota Komisi I DPR RI.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
