Dampak UU Cipta Kerja, Sumsel Keluhkan Kebijakan Dikebiri

Pemerintah Provinsi Sumsel mengadu ke Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai UU Cipta Kerja.

Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah Provinsi  Sumsel mengadu ke Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai UU Cipta Kerja. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Bina Praja Kantor Pemprov Sumsel, Senin (14/6/2021), Pemprov Sumsel mengaku terdampak pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan keluhan mengenai pemberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu. Dampaknya, banyak kebijakan daerah yang bertentangan dengan pemerintah pusat, sehingga menyebabkan banyak ketimpangan kebijakan.

Bacaan Lainnya

Dari hasil pertemuan ini,  pihaknya melihat bagaimana kebijakan daerah banyak yang dikurangi. Beberapa kewenangannya bahkan dikebiri, sehingga menghambat proses pembangunan.

“UU ini menghambat proses pembangunan. Daerah saat ini tidak punya kewenangan lagi. Ada kewenangan mereka yang dikebiri,” katanya.

Menurut Hasan, tidak hanya Cipta Kerja yang membuat kebijakan daerah tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Beberapa kebijakan lain seperti UU nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral Batubara (Minerba), juga ikut berdampak. Dirinya mencontohkan, setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluhkan daerah karena dilakukan langsung di pusat.

Pihaknya akan membawa permasalahan ini ke rapat pleno dan rapat paripurna, sehingga mendapat solusi untuk daerah. Menurutnya, UU yang menjadi keluhan bisa saja dirubah, sesuai tuntutan yang ada.

“Untuk proses IUP Pemda mengatakan keberatan. Saat ini kita tampung dulu aspirasi dari daerah. Setelahnya kita akan lakukan evaluasi dan dilakukan perubahan. UU bisa direvisi sesuai kebutuhan zaman. Kita akan usulkan untuk revisi itu ketimbang merubah UU yang ada,” bebernya.

Sementara itu, Kadis PSDA Sumsel Herwan melalui Sekretaris Dinas PSDA Sumsel, Yudi Saputra menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyampaikan aspirasi agar DPD RI dapat mendorong adanya pembagian wilayah sungai untuk Pemprov  Sumsel. Dimana,  saat ini Provinsi Sumsel menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tak memiliki wilayah Sungai.

Dengan tak adanya wilayah sungai di Sumsel, membuat Pemprov Sumsel tak bisa langsung mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat. Melainkan harus mengajukan ke Balai Besar Sungai. Maka itu, Yudi berharap DPD RI dapat mengusulkan adanya wilayah sungai di Sumsel.

“Selama ini kita terkendala di aturan. Kalau kita ada wilayah sungai sendiri, kita bisa ajukan ke APBN untuk semisal pembuatan kolam retensi dan normalisasi sungai tidak perlu lewat balai lagi, jadi birokrasinya lebih cepat,” tutupnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.