Jakarta, Sumselupdate. com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi pelantikan Badan Kajian Strategis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BAKASTRA HIPMI) periode 2022-2025 di bawah kepemimpinan Ketua Rhesa Yogaswara, Sekretaris Aryo DP Irhamna, dan Bendahara TB. M. Ali Ridho Azhari.
BAKASTRA HIPMI menjadi penguat organisasi HIPMI sebagai pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha, agar dapat meningkatkan peran dan kontribusi membina dan melahirkan pengusaha nasional tangguh, berwawasan kebangsaan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian termasuk hal digitalisasi.
“Interaksi manusia tidak hanya di dunia nyata, melainkan merambah dunia digital melalui media sosial dan metaverse. Termasuk hal perdagangan, sudah tidak ada lagi sekat batas negara. Kehadiran kripto, misalnya, sudah membuat transaksi tanpa kurs. Tidak menutup ke depan kita tidak lagi berbicara tentang warga suatu negara, melainkan sudah menjadi warga dunia yang tidak tersekat batasan wilayah.
Fenomena ini harus disikapi secara bijaksana, khususnya pengusaha muda Indonesia, agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman,” ujar Bamsoet saat menjadi Key Note Speech dalam Seminar Nasional dan Pelantikan BAKASTRA BP HIPMI, di Gedung Nusantara IV MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/7/23).
Ketua DPR RI ke-20 ini mengajak BAKASTRA HIPMI menjadi generator bagi HIPMI agar senantiasa memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang UMKM sebagai penggerak perekonomian rakyat. Terlebih dengan disahkannya UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Pasal 249 Ayat (1) UU P2SK menyebutkan, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM.
Keberpihakan kepada UMKM merupakan keniscayaan. Mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Menyumbang 61,9 persen produk domestik bruto (PDB), serta menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.
“UMKM harus didorong memanfaatkan digitalisasi memperluas jangkauan pasar, bahkan hingga di tingkat global. Kita patut bersyukur pertumbuhan UMKM yang sudah go digital semakin meningkat. Hingga Maret 2023 sudah mencapai 21,8 juta, dan diharapkan terus tumbuh hingga mencapai 24 juta pada akhir tahun 2023,” jelas Bamsoet.
Dikatakan, mewujudkan pemerataan akses digital bagi pelaku UMKM juga masih menyisakan persoalan. Dengan jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 65,4 juta unit, lebih dari 40 juta UMKM belum terintegrasi dalam ekosistem digital.
“Jika dibandingkan negara ASEAN lain tingkat literasi digital Indonesia masih rendah, sebesar 62 persen. Sedangkan rata-rata tingkat literasi digital negara ASEAN sudah mencapai 70 persen,” tutur Bamsoet.
Dia menambahkan, saat ini pertumbuhan kredit sektor UMKM terus berkembang, mencapai 8,63 persen per Maret 2023. Terutama karena ditopang realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang hingga 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 30,31 triliun. Kondisi likuiditas pun berada pada level yang memadai, sehingga dapat menopang ketersediaan dana perbankan untuk penyaluran kredit bagi dunia usaha termasuk UMKM,” jelas Bamsoet.
Disisi lain, berbagai persoalan dalam mengakses kredit juga masih dialami pelaku UMKM. Tercermin dari angka penyaluran kredit kepada UMKM secara industri yang baru mencapai 20 persen. Pemberlakuan mitigasi risiko dengan cara permintaan jaminan yang besar dan pemberlakuan persyaratan yang ketat, cenderung mencederai karakteristik UMKM.
“Selain terkendala oleh kemampuan memenuhi persyaratan kredit, harus kita akui bahwa belum semua UMKM memiliki tingkat literasi keuangan memadai, sehingga masih memerlukan dukungan pembinaan,”tegas Bamsoet. (duk)











