APBD Babel 2025 Dipangkas 17 Persen, Pembangunan RS Jantung dan Stroke Jadi Prioritas

Writer: - Kamis, 31 Juli 2025
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar (pakai peci). (Sumselupdate.com/ Ist)

Pangkalpinang, Sumselupdate.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Babel sepakat memangkas belanja daerah hingga 17 persen dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap realisasi pendapatan yang belum optimal, sekaligus menegaskan prioritas pembangunan rumah sakit spesialis jantung dan stroke yang dinilai mendesak.

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan hal tersebut usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD 2025, Kamis (31/7/2025).

Read More

“Karena ini perubahan, dan juga mengingat kondisi keuangan, berdasarkan KUA-PPAS kemarin sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Hanya penyesuaian dengan kondisi fiskal Bangka Belitung,” kata Eddy.

Pemangkasan anggaran meliputi belanja pegawai dan operasional pemerintah daerah.

“Pendapatan kita belum mencapai target, terutama dari sektor fiskal. Jadi ada belanja-belanja pemerintah, termasuk juga belanja pegawai yang harus dikurangi. Mungkin berkurang sekitar 17 persen dari semuanya, dibandingkan dengan APBD induk,” ungkapnya.

Meskipun angka pastinya masih akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar), DPRD dan Pemprov Babel menyepakati percepatan pembangunan rumah sakit spesialis jantung dan stroke sebagai program prioritas dalam APBD Perubahan 2025.

“Kita ingin percepatan pembangunan rumah sakit khusus secara spesialis, rumah sakit yang unggul dalam menangani stroke dan jantung. Ini sudah menjadi program unggulan dari gubernur,” terang Eddy.

Lokasi rumah sakit akan mempertimbangkan aksesibilitas, terutama kedekatan dengan bandara untuk memudahkan evakuasi medis.

Pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga menjadi perhatian, meskipun saat ini masih ada dukungan stimulan dari pemerintah pusat.

“Beberapa waktu ke depan ini ada stimulan dari pusat berkaitan dengan pemenuhan biaya P3K yang baru dilantik. Tapi setelah itu tentu daerah harus menyiapkan sendiri. Kita sudah berkomitmen untuk mengangkat honorer menjadi P3K, maka anggarannya harus kita siapkan,” tandasnya.(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts