Jakarta, Sumselupdate.com – Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan Rabu (21/8/2024) di Komplek Gedung DPR-MPR, Jakarta.
Dalam rapat dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2023 itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah akan kualitas dan pemerataan pembangunan ekonomi.
Dalam paparan Kementerian Keuangan disebutkan pertumbuhan Ekonomi pada APBN 2023 menunjukan tren positif yang terjadi secara merata dan mengindikasikan pada menurunnya kemiskinan. Meski demikian, Anis menilai penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir justru tidak signifikan. Hal ini menunjukkan APBN sudah bekerja keras, tetapi tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan Masyarakat.
“Saya selalu mengatakan pertumbuhan Ekonomi yang menjadi nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Akan tetapi dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat,” tutur wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI itu.
Dikatakan, capaian angka yang telah disampaikan pemerintah hendaknya disertai dengan penilaian realita di lapangan. Khususnya terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Sehingga kita bisa melihat kualitas Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan bersamaan,” tutur Anis.
Selain mengenai angka pertumbuhan ekonomi, Anis juga memberikan beberapa catatan lain seperti terkait dengan temuan BPK, khususnya penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja masih terdapat pertanggungjawaban program pemerintah yang belum sepenuhnya memadai, termasuk di Kemenkeu.
Tahun Anggaran 2023 tercatat Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp45,22 triliun, atau meningkat dari angka pengajuan awal yakni Rp45,12 triliun.
BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja.
“Rekomendasi BPK ini harus benar-benar dilaksanakan, agar ke depan catatan yang diberikan BPK untuk Kementerian Keuangan tidak terulang lagi,” tegas Anis.
Dia juga menyoroti kinerja APBN 2023. Jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat.
“Saya menyarankan agar Kemenkeu memikirkan strategi lain pada APBN berikutnya dengan tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas,” tegasnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Menkeu mengatakan APBN memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Realisasi perpajakan yang melebihi target di 2023 ditopang kenaikan harga komoditas. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
