Jakarta, Sumseluldate.com — Anggaran pendidikan harus segera dievaluasi agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di tanah air.
“Kami melihat pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Kami kira ini ada masalah AM/FM melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita,” kata Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertema Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan yang digelar Komisi X DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/9).
Dalam diskusi yang dihadiri Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI), Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas) dan Suharti (Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI) itu, terungkap selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik dan alokasi anggaran tidak tepat sasaran.
Selain itu, ujar Lestari, upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan sampai di tingkat terbawah.
Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik.
Diakui Rerie, praktik pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran kerap ditemukan di berbagai daerah.
Sehingga, distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah harus diawasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.
Rerie berharap pengawasan setiap pengalokasian anggaran menjadi perhatian kita bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
