Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti tren penurunan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dapat menghambat program produktif dan perbaikan industri nasional.
“Kalau kita lihat, anggaran Kementerian Perindustrian tertinggi itu pada 2023 sebesar Rp4,53 triliun. Namun pada usulan tahun 2026 hanya sekitar Rp2,5 triliun, bahkan 1,46 triliun. Itu merupakan penurunan yang sangat signifikan,” ujar Erna dalam rapat bersama Kementerian Perindustrian di Gedung DPR Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut Erna, meski belanja pegawai mengalami kenaikan hingga 43 persen, alokasi untuk belanja produktif justru semakin menyempit.
Hal ini lanjut dia, tidak sejalan dengan kebutuhan perbaikan sektor industri yang tengah dihadapi berbagai macam tantangan.
“Saya tidak setuju tambahan anggaran hanya Rp1,4 triliun. Ini terlalu kecil. Jangan hanya untuk tambal-sulam, tapi harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Baca juga : Anggota Komisi IV DPR Sebut Kegaduhan di Sektor Pangan Imbas Kementan Lebih Fokus Proyek Cetak Sawah
Selain pembahasan anggaran, Erna juga menyoroti rendahnya komitmen Kementerian Perindustrian terhadap program ramah lingkungan. Anggaran sebesar Rp 18,8 miliar untuk sektor hijau yang tidak sebanding dengan target nasional penurunan emisi hingga 6,79 ton CO2 ekuivalen.
“Kita harus berikan perhatian serius pada lingkungan, karena industri besar dan berat memberi dampak besar terhadap emisi. Jangan sampai program hijau hanya jadi formalitas,” tambahnya.
Baca juga : Komisi VII DPR Soroti Minimnya Anggaran Mitra Kerja
Erna mendesak agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun 2026 agar lebih berpihak pada program produktif dan selaras dengan komitmen pembangunan industri berkelanjutan. (duk)











