Denpasar, Sumselupdate. com- Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menegaskan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) jangan mempersulit UMKM (usaha mikro kecil menengah) mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat). Bank-bank BUMN juga diminta aktif mengedukasi pelaku UMKM memperoleh skema pembiayaan.
“Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi yang banyak. Apalagi sampai meminta jaminan,” ujar Amin di sela-sela pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran direksi Himbara di Bali, Sabtu (3/8/2024).
Dia menjelaskan, KUR bagi UMKM sudah dijamin instansi penjamin, askrindo dan jamkrindo, sehingga bank tidak perlu khawatir untuk memberikan KUR kepada UMKM.
Selain itu UMKM saat ini posisinya sangat strategis, ada 64 jutaan orang terlibat di dalam.
Dimana sektor usaha rakyat itu mampu menyerap tenaga kerja sampai 97 persen. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara, lewat PDB mencapai lebih dari 60 persen.
UMKM saat ini juga tengah mengalami tantangan, oleh serbuan produk luar negeri (impor) di era digitalisasi seperti sekarang ini, baik legal maupun ilegal.
Meski demikian, KUR bisa didapat begitu saja. Sehingga macet, lalu diganti begitu saja oleh askrindo- jamkrindo. Harus ada edukasi dari bank Himbara, sehingga solusi bersama yang memuaskan seluruh pihak.
“Kita akan terus kawal dan kita akan selalu ingatkan Himbara terkait KUR.Belajar dari apa yang terjadi di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) ya, dengan rasio NPL (Non Performing Loan) sangat rendah di bawah satu persen tapi bisa terus menyalurkan kredit dan survive hingga saat ini,” paparnya. (duk)











