Anggarkan Rp22 Miliar Untuk Cover BPJS Kesehatan

Senin, 27 April 2020
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Ayus Astoni

Palembang, Sumselupdate.com – Dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) belum juga diterapkan. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyiapkan anggaran Rp22 miliar untuk meng-cover warga tak mampu menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Ayus Astoni mengatakan, jika ada penurunan iuran BPJS Kesehatan tentu akan meringankan beban masyarakat dan juga beban anggaran untuk membayar iuran PBI. Tahun lalu, pemkot menganggarkan Rp17 miliar.

Read More

“Sebelumnya sudah ada aturan integrasi dari program kesehatan milik pemerintah ke BPJS. Sejak beberapa tahun terakhir kita siapkan anggarannya, tahun ini Rp22 miliar,” katanya.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Palembang, pada 2017 pihaknya menganggarkan Rp51 juta terealisasi 1.108 jiwa. Sedangkan 2018 dianggarkan Rp3,6 miliar terealisasi 34.784. Sementara 2019 dengan Rp16,99 miliar ditargetkan untuk membiayai seluruhnya 185 ribu orang.

Saat ini sudah 96 persen masyarakat menjadi peserta. Dari seluruh masyarakat yang sudah menjadi peserta saat ini sekitar puluhan ribu lagi yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Menurutnya, puluhan ribu itu tidak seluruhnya tidak mampu.

“Jika yang tidak mampu, bisa mendaftar ke Dinsos untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dicover pemerintah,” katanya.

Meski masih ada masyarakat yang belum tercover tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.”Saya juga mengimbau agar pelayanan kesehatan secara gratis baik tingkat puskesmas maupun RS Bari dapat terus berjalan, baik masyarakat yang belum memiliki KIS maupun sudah punya,” katanya.

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan verifikasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata masyarakat yang belum masuk menjadi peserta.

“Alhamdulillah tingkat puskesmas bisa melayani, begitu juga RS Bari siap mengcover, karena mendapatkan jaminam kesehatan adalah hak seluruh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, fasilitas di tingkat puskesmas sudah lengkap bahkan ada beberapa puskesmas yang melayani 24 jam dan ada juga rawat inap. Bila perlu ke depan lanjutnya, pemerintah akan memberikan beasiswa untuk dokter agar lebih ahli lagi. (Iya)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts