Anggaran Hibah KPU Sumsel Terpangkas Rp 4,1 Miliar

Gedung KPU Sumsel

Palembang, Sumselupdate.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mengungkapkan, dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2020 KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapatkan anggaran hibah sebesar Rp 6,3 miliar atau terpangkas sebesar Rp 4,1 miliar dari usulan Rp 10,4 miliar.

“Dalam APBD 2020, usulan kami Rp10,4 miliar tapi kemarin di DPRD dikoreksi, kalau tidak salah kami dapat Rp 6,3 miliar, kalu tidak salah,” ujar Ketua KPU Sumsel Kelly didampingi komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin dan Hepriyadi.

Bacaan Lainnya

Dikatakan Kelly, anggaran tersebut akan dipergunakan, untuk penguatan kelembagaan KPU Sumsel dan KPU di 17 Kabupaten dan kota di Sumsel, serta monitoring Pilkada 7 Kabupaten se-Sumsel.

“Jadi bimtek-bimtek, kita juga tidak punya anggaran untuk supervisi dan monitoring untuk pilkada ini dari KPU RI, kita harapkan dari anggaran hibah KPU provinsi, termasuk bantuan sosialisasi , bimtek, pengumuman, sosialisasi dalam bentuk iklan,” ujarnya.

Ditambahkan Kelly, pihaknya juga merencakan apel siaga 7 kabupaten yang melaksanakan Pilkada di Sumsel, dilakukan di Palembang dengan mengundang semua PPK.

“Itu kalu duitnyalah ado, belum pacak dijadwalke, mungkin sebelum Juni, itu PPK-PPS sudah ado tapi yang kami undang batas PPK, kalau PPS diundang banyak sekali,“ ujarnya.

Sebelumnya Komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan, anggaran hibah untuk KPU Sumsel di APBD 2020, akan digunakan oleh KPU Provinsi dalam rangka untuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan pilkada 7 kabupaten, baik dalam bentuk monitoring terhadap pelaksanaan, maupun dimungkinkan juga adanya kegiatan-kegiatan misalnya penguatan kelembagaan yang tidak tercover oleh kabupaten itu bisa dibantu KPU Provinsi.

“Misalnya kegiatan penambahan rapat kerja KPU provinsi dapat mengundang PPK, KPU kabupaten untuk rapat kerja dalam rangka melaksanakan tahapan pilkada, misalnya PPK kita lakukan bimtek,” ujarnya.

Amrah melanjutkan, pengelolaan APBD untuk kegiatan diluar rutin, sedangkan anggaran APBN dialokasikan untuk hal rutin,  seperti honor, gaji ada kegiatan-kegiatan tapi sedikit sekali, kegiatan sebatas rakor, rakor itu di anggaran DIPA.

“Kami untuk 2020, hanya dua kali rakor, itu untuk kabupaten kota, sementara persoalan di 2019 waktu pileg terjadinya tidak di KPU kabupaten tapi di PPK, justru itu KPU Provinsi menilai perlu adanya penguatan kelembagaan,” tukasnya. (tra)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.