Palembang, Sumselupdate.com – Untuk memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai gratifikasi dan korupsi, Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumsel, di Graha Bina Praja, Jumat (21/4/2017).
Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin mengatakan bahwa tugas utama aparat sipil negara adalah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting diberikan sosialisasi mengenai gratifikasi dan pemberian uang suap.
“Kadang banyak yang cak dak tau (pura-pura tidak tahu), kurang paham apa yang boleh dan tidak boleh diterima, ke depan setelah mengikuti sosialisasi ini aparatur negara khususnya kepala daerah harus paham agar tidak melakukan gratifikasi dan korupsi,” tegas Alex.
Menurut Alex, ketidakpahaman pejabat mengenai gratifikasi dapat menghantarkan pada resiko korupsi.
“Jadi kita harus benar-benar paham agar terhindar dari perbuatan korupsi, apalagi KPK selalu mengawasi kita,”imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Alex juga mengapresiasi kehadiran semua bupati/walikota yang ada di Sumsel. “Kalau KPK yang mengundang lengkap bupati/walikota hadir, berarti nanti kalau saya ada acara mau mengundang bupati/walikota minta persetujuan KPK dulu,” candanya.
Lanjutnya, Alex mengatakan jika bupati/walikota ingin memberi buah tangan untuk dirinya hal itu tidak termasuk gratifikasi, asal dalam tingkat yang wajar.
Menimpali hal tersebut, Direktur Gratifikasi KPK RI Giri Suprapdiono mengatakan pemberian sesuatu dari bawahan ke atasan dibolehkan asal tidak melebihi aturan yang telah ditetapkan.
“Pak Alex, boleh bupati/walikotanya ngasih pempek, tapi maksimal Rp200 ribu dan dalam setahun maksimal Rp1 juta, tidak boleh dalam bentuk uang,” singkatnya. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
