Lubuklinggau, Sumselupdate.com – Lippo Plaza yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, mendadak ramai, Kamis (17/11/2016).
Riuh rendahnya masyarakat yang datang ke Lippo Plaza bukan untuk berbelanja, namun rupanya mereka melakukan unjuk rasa.
Ratusan massa itu mengaku berasal dari FPR, LSM GELIGAT dan AMPES yang tergabung dalam Aliasi Gerakan Pemuda Peduli Kota Lubuklinggau.
Dalam aksinya, massa mendesak manajemen Lippo Plaza transparan mengenai proses penerimaan pegawai.
Tuntutan lain, syarat administrasi pendirian bangunan serta tidak diskriminasi pada pekerja wanita yang mengenakan jilbab.
Antara massa dan manajemen Lippo Plaza sempat terjadi adu argumennya masing-masing.
Massa datang menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Aksi ini sempat membuat arus lalulintas padat.
Reki Alpiko selaku Kordinator Aksi mengatakan, tuntutan itu harus segera dipenuhi pihak perusahaan, jika dalam jangka waktu tertentu manajemen Lippo Plaza dan Walikota tidak ada tindaklanjut, maka Walikota harus menutup secara keseluruhan baik pembangunan maupun operasionalnya.
“Jika tuntutan tidak direalisasi, makan kami akan mengakomodir Massa lebih besar lagi,” teriak Reki Alpiko.
Setelah berorasi menyampaikan tuntutannya, massa meminta manajemen Lippo Plaza menandatangani semacam fakta integritas diatas lembar tuntutan. Namun, permintaan itu ditolak oleh manajemen Lippo Plaza.
Sementara itu, Manajer Lippo Mall, Edwar mengatakan, pada prinsipnya pihak Lippo Plaza senang dengan adanya aksi tersebut sebagai wujud untuk memberikan koreksi dan masukan. Pihaknya mengajak agar persoalan itu dapat dibahas dalam suasana duduk satu meja.
“Masalah yang dibahas tadi itu, waktu kemarin, itu Matahari sama Hypermart sudah diundang oleh dewan. Dan memang dipaparkan bahwa semua itu sudah mencukupi, malah lebih. Untuk akomodir warga, tenaga kerja khususnya dua kelurahan ini,” jelasnya.
Terkait soal tenaga kerja, pihaknya mengaku bahwa pihak Matahari dan Hypermart memiliki data.
“Mereka punya data, tapi untuk lebih satu pintu mengarah ke Disnaker. Karena dari awalnya, kita kerjasama dengan Disnaker. Itu arahan dari Pak Wali. Jadi kita sudah mencukupi semuanya,” ungkap dia.
Lebih lanjut mengenai adanya sejumlah pelamar yang datang dan menyerahkan surat lamaran akan tetapi belum dipanggil kemunkinan mereka terlambat memberikannya.
“Ya mungkin pandangan saya setelah tanya teman-teman di Hypermart dan Matahari, mereka itu terlambat ngasih. Tapi tidak apa-apa, kita tampung. Kan masih baru, masih berjalan waktunya. Jika suatu saat ada yang bagaimana-bagaimana, itu bisa kita masukan,” bebernya.
Sedangkan terkait daerah milik jalan (DMJ), pihaknya mengaku persoalan itu bukan wewenang dirinya untuk menjawab.
“DMJ itu larinya ke perizinan kota Pak. Bukan wewenang saya untuk menjawab. Untuk izin prinsip dari kementerian ada. Ada semua,” ujarnya.
Sementara itu soal jilbab, pihaknya mengaku sudah mendapatkan isu tersebut sejak kemarin.
“Dari kemarin kita dapat isu seperti itu. Kita tanya balik, mana orangnya. Tidak mungkin Pak. Kita Matahari sangat rasional. Jadi kalau untuk jilbab, kita kan mayoritas Pak ya. Jadi sangat tidak mungkin kita begitu Pak,” pungkasnya.(and)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
