Palembang, Sumselupdate.com – Persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengungkap sejumlah keterangan saksi.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri PALI menghadirkan enam orang saksi untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp904 juta.
Persidangan dipimpin Majelis Hakim Pitriadi SH MH dengan lima terdakwa, yakni tiga aparatur sipil negara (ASN), Sephy Hendika, Ardi, dan Arif, serta dua terdakwa dari pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Salah satu saksi, Budi Hoiru, dalam keterangannya mengaku mengetahui adanya enam kegiatan yang berkaitan dengan pokok pikiran (pokir) yang masuk ke Dinas Perkim Kabupaten PALI.
Namun, ketika ditanya mengenai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani keenam kegiatan tersebut, Budi mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Kurang tahu kalau kepala PPK-nya,” ujar saksi di hadapan majelis hakim.
Budi juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan proyek tersebut.
“Tidak,” jawabnya saat ditanya JPU mengenai kemungkinan penerimaan uang dari kegiatan dimaksud.
Dalam persidangan itu, Budi bahkan secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan keenam kegiatan tersebut.
“Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini,” ungkapnya.
JPU Uraikan Dugaan Pengondisian 10 Paket Proyek
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Dari 10 paket tersebut, enam pekerjaan diduga berkaitan dengan terdakwa Subela yang disebut bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya.
Dalam dakwaan, Subela diduga memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket pekerjaan konstruksi.
Enam proyek itu terdiri dari lima pekerjaan pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Untuk lima proyek drainase, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkim.
Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket pekerjaan yang dinilai tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.
Empat Proyek Lain Diduga Rugikan Negara Rp332 Juta
Selain enam paket pekerjaan tersebut, JPU juga mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.
Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam kontrak pekerjaan.
Berdasarkan hasil audit yang dicantumkan dalam dakwaan, penyimpangan pada empat paket proyek itu mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp332 juta.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dari 10 paket pekerjaan konstruksi yang diuraikan JPU dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Persidangan perkara ini masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di lingkungan dua organisasi perangkat daerah Kabupaten PALI tersebut.
(**)







