Palembang, Sumselupdate.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komariah terhadap Polrestabes Palembang. Hakim menyatakan penetapan Komariah sebagai tersangka dalam perkara dugaan penjualan tanah tidak sah.
Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Annisa Brigestriana SH MH dalam sidang praperadilan nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Plg, Senin (16/11/2026).
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Komariah tidak sah. Hakim juga menilai unsur-unsur Pasal 502 yang disangkakan tidak terpenuhi serta memerintahkan pemenuhan hak-hak pemohon, termasuk pemulihan nama baik dan martabat.
Putusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Kuasa hukum Komariah dari Sakahira Law Firm menyambut baik putusan tersebut. Tim kuasa hukum yang terdiri dari A Rilo Budiman SH MH, Dr Sudarna, Amin Rais SH MH, Rizky Tri Saputra SH, Bobby Mulyadi SH, M Abyan Zhafran SH MH, Febry Prayoga SH MH, dan M Rezky Maulana SH MH menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim.
Perwakilan tim kuasa hukum, Muhammad Axel, mengatakan putusan tersebut sesuai dengan harapan pihaknya setelah mengajukan permohonan praperadilan.
“Alhamdulillah kami menyampaikan rasa terima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya membatalkan status tersangka Komariah selaku klien kami,” ujar Axel seusai persidangan.
Menurut Axel, salah satu pertimbangan penting yang disampaikan dalam permohonan praperadilan adalah mengenai kedaluwarsa perkara.
Dia menjelaskan, perkara yang menjerat kliennya bermula dari transaksi jual beli rumah pada 2010 antara Komariah dan pelapor, Dr Hj Sunnah NBU.
Dalam laporan tersebut, Komariah dituduh memberikan informasi tidak benar berkaitan dengan sertifikat tanah. Namun, menurut Axel, persoalan transaksi tersebut telah berlangsung sejak 2010.
Sementara itu, Komariah baru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Palembang pada 2026.
Atas dasar perbedaan rentang waktu tersebut, tim kuasa hukum menilai perkara yang disangkakan telah melewati batas waktu penuntutan atau kedaluwarsa. Dalil tersebut kemudian diajukan sebagai salah satu dasar permohonan praperadilan.
Terkait kemungkinan menempuh langkah hukum terhadap Sunnah NBU, Axel mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan.
“Kami masih akan berkoordinasi dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Komariah selaku klien kami,” katanya.
Putusan praperadilan tersebut menyatakan penetapan Komariah sebagai tersangka tidak sah. Namun, putusan ini perlu dibedakan dari putusan yang menentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Polrestabes Palembang maupun pelapor, Sunnah NBU, mengenai putusan praperadilan tersebut. Redaksi masih membuka ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan guna melengkapi pemberitaan.
(**)







