Palembang, Sumselupdate.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Edison alias Edi dalam perkara dugaan suap pengadaan smartboard dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaraenim.
Permintaan tersebut disampaikan tim jaksa KPK saat membacakan tanggapan atas perlawanan terdakwa dalam sidang lanjutan di PN Palembang, Rabu (11/11/2026).
Dalam tanggapannya, jaksa menilai dalil-dalil yang disampaikan tim penasihat hukum Edison keliru, prematur, serta telah memasuki ranah materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan melalui pemeriksaan di persidangan.
Salah satu poin yang dipersoalkan tim penasihat hukum Edison berkaitan dengan pengadaan smartboard dan Chromebook yang disebut tidak disahkan dan bukan berasal dari kebijakan terdakwa.
Penasihat hukum juga menyinggung pertemuan yang membahas penentuan fee pada November 2024, yang disebut berlangsung ketika Henky Putrawan masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muaraenim.
Namun, jaksa KPK menilai argumentasi tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan substansi perkara yang didakwakan kepada Edison.
“Kami penuntut umum tidak sependapat dengan dalil tersebut yang cenderung memaksakan pendapat dan keliru dalam menarik kesimpulan. Hal ini dikarenakan titik kritis dari pengadaan smartboard dan Chromebook ini sudah diatur oleh Abi Nurwardani, selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026,” ungkap tim jaksa saat membacakan tanggapannya.
Jaksa juga menilai tim penasihat hukum telah mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak didakwakan dalam surat dakwaan.
Menurut penuntut umum, perkara yang didakwakan kepada Edison bukan menyangkut proses perencanaan dan penganggaran pengadaan smartboard maupun Chromebook, melainkan proses pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang suap.
Dalam perkara tersebut, jaksa menyebut adanya penerimaan uang dari pemegang lelang melalui e-katalog, yakni Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.
“Antara perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang berbeda dengan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, sepertinya perlawanan advokat mengenai perencanaan dan penganggaran tidak akan kami tanggapi dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan,” tegas jaksa.
Lebih lanjut, jaksa menyatakan pembuktian terhadap berbagai dalil yang disampaikan penasihat hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara.
Pembuktian tersebut nantinya dilakukan melalui pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum serta diperkuat dengan keterangan ahli hingga diperoleh fakta hukum di persidangan.
Atas dasar itu, tim jaksa KPK meminta majelis hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima seluruh perlawanan yang diajukan Edison.
“Kiranya alasan keberatan atau perlawanan tim advokat terdakwa 1 Edison alias Edi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Lalu dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan,” tutup jaksa.
Setelah mendengarkan tanggapan penuntut umum, majelis hakim menutup persidangan. Agenda berikutnya adalah pembacaan putusan sela yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
