Jakarta, Sumselupdate.com – Hidayat Nur Wahid (HNW) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pengunduran diri politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut telah diterima Pimpinan MPR RI setelah dibahas dalam rapat pimpinan pada Selasa (10/11/2026).
Hidayat menegaskan, keputusannya melepas jabatan pimpinan MPR tidak berkaitan dengan isu politik yang belakangan ramai diperbincangkan, termasuk wacana mengenai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dia menjelaskan, surat pengunduran dirinya telah disampaikan sejak 31 Oktober 2026. Namun, surat tersebut baru dibahas dan diterima Pimpinan MPR pada 10 November 2026.
“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengait-ngaitkan itu. Sekalipun ada isu lagi ramai isu itu ya,” tegas HNW kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).
HNW mengungkapkan, salah satu alasan utama pengunduran dirinya adalah memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan di lingkungan MPR. Terlebih, dia telah menduduki posisi Wakil Ketua MPR selama dua periode.
“Mengapa alasan saya adalah ada dua paling tidak yang jelas. Pertama, saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR, karena saya kan sudah dua periode ya,” ungkapnya.
Selain regenerasi, keputusan tersebut juga berkaitan dengan penataan kepemimpinan PKS di lembaga negara.
Saat ini, Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman juga tercatat sebagai anggota DPR RI. Atas berbagai pertimbangan tersebut, PKS menyetujui pengunduran diri HNW dan menunjuk Sohibul Iman sebagai calon penggantinya di posisi Wakil Ketua MPR RI.
Meski tidak lagi menjabat sebagai pimpinan MPR, HNW tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI.
Dia juga mendapat amanah baru dari partainya untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Melalui posisi tersebut, HNW akan mengawal diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, termasuk dalam forum Majelis Syura sedunia serta upaya pembelaan terhadap Palestina.
Mengenai mekanisme pergantian pimpinan MPR, HNW menjelaskan prosesnya akan mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta tata tertib MPR.
Menurutnya, pergantian pimpinan tersebut tidak harus dilakukan melalui sidang paripurna, melainkan cukup dengan mekanisme rapat pelantikan yang melibatkan unsur pimpinan dan alat kelengkapan MPR.
“Tidak melalui mekanisme sidang paripurna, tapi cukup melalui mekanisme rapat pelantikan yang dihadiri oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, pimpinan fraksi, pimpinan kelompok DPD, pimpinan badan alat kelengkapan MPR,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mengungkapkan bahwa pimpinan lembaga tersebut telah menerima surat pengunduran diri HNW.
Melalui akun Instagram pribadinya, Muzani menyampaikan keputusan itu diambil setelah Pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan pada 10 November 2026.
Selanjutnya, proses pergantian Wakil Ketua MPR akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
