Jakarta, Sumselupdate.com – Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut dijatuhkan terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Meski menerima sanksi pemecatan, Ahrie langsung mengajukan banding atas keputusan majelis sidang etik.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, majelis KKEP memutuskan Ahrie melakukan pelanggaran berat yang masuk kategori perbuatan tercela.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika kepada Ahrie.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Namun, putusan tersebut belum menjadi akhir dari proses etik yang dijalani Ahrie. Isir menyebut, yang bersangkutan telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang, telah menyatakan banding,” ucap Isir.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebelumnya menjadi perhatian setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Suyudi menyatakan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terlibat, termasuk apabila perkara tersebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha pada periode 2025–2026.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang semestinya, termasuk tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi, maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Para tersangka juga diduga menghapus data hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kondisi kesehatan.
Meski Ahrie telah dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik, prosesnya masih berlanjut setelah yang bersangkutan mengajukan banding.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
